POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemkab Kukar menggelar rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) pelaksanaan pembangunan semester I pada APBD 2024, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, pada Senin (8/7/2024) lalu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh OPD Kukar, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Sunggono.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna mengatakan, Rakor ini bagian dari evaluasi setiap pekerjaan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Kecamatan. Dari evaluasi itu bahwa realisasi keuangan hingga Juni 2024 mencapai 24,89 persen.

Sementara realisasi fisik 25,95 persen dan tahapan pelaksanaan mencapai 45,94 persen. Tujuan dari Rakordal ini ialah, memberikan solusi dan rekomendasi, untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

"Ini bagian dari management pembangunan daerah, dengan maksud mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan," kata Vanesa Vilna pada Poskotakaltimnews.

Kegiatan Rakordal merupakan amanah Permendagri 86/2017, Rakordal ini penting dilakukan, karena merupakan untuk memastikan pelaksanaan program, dan kegiatan yang sudah tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat tercapai.

Sementara identifikasi permasalahan pelaksanaan paket pekerjaan secara umum  diantaranya, proporsi biaya pendukung yang tidak mengarah langsung kepada pencapaian target output.

Kemudian, terdapat alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan capaian program kegiatan dan pengalokasian anggaran yang tidak didasari analisis kebutuhan secara komprehensif.

Dirinya berharap, setiap Perangkat Daerah agar dapat memastikan seluruh paket pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, jika terdapat kendala terkait dengan teknis pelaksanaan dan kebijakan, agar dapat diidentifikasi untuk disampaikan secara tertulis melalui e-pantau, untuk dianalisis dan dilakukan proses monitoring dan evaluasi lebih mendetail.

"Saya berharap mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah, secara umum telah termuat dalam Permendagri 86/2017, seluruh kepala OPD agar dapat menjalankan mekanisme dan proses tersebut dengan tertib, dan jika terkendala terkait pemahaman dan persepsi, agar berkoordinasi dengan Bappeda," pungkasnya. (adv/riz)