Persetujuan DPRD-Pemkab Kukar terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 (pic : riz/pk)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : APBD Kukar 2025 diproyeksikan alami penurunan sekitar 7 triliun rupiah dari Tahun Anggaran 2024 ini. Hal itu diungkap saat rapat Paripurna ke-15 masa sidang III DPRD Kukar, dengan agenda Laporan Badan Anggaran dan Kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2025.

Rapat yang berlangusung di ruang Paripurna, tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, dihadiri oleh Sekretari Kabupaten (Sekkab) H Sunggono serta anggota DPRD Kukar lainnya.

Abdul Rasyid mengatakan, APBD 2025 mengalami penurunan dan diperkirakan setengah dari APBD 2024 ini yaitu sekitar 7 triliun rupiah. Hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan beberapa faktor yaitu, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA).

"Jadi biasa saja APBD kita naik turun ya, dengan perkiraan nilai APBD itu sudah cukup lumayan dalam melakukan pembangunan di daerah," kata Abdul Rasyid kepada awak media usai sidang memimpin Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Melalui nilai APBD tersebut, harapannya di dalam perjalanannya mengalami penambahan. Sehingga dapat memaksimalkan pembangunan di daerah. Dengan APBD itu tentu sejumlah kegiatan kegiatan prioritas harus dikerjakan dan dirampungkan.

"Semoga dalam perjalanannya terjadi penambahan anggaran, jadi bisa menambah kegiatan untuk pembangunan kita. Termasuk kegiatan prioritas seperti pembangunan jembatan Sebulu, penyelesaian pasar Tangga Arung, dan jalan yang dinilai butuh perhatian," ucapnya.

Menurutnya, kegiatan kegiatan prioritas harus segera dirampungkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan mempermudah aktivitas masyarakat.

Pada hari bersamaan DPRD Kukar juga menggelar rapat paripurna, dengan agenda laporan Badan Anggaran dan kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024.

Saat itu DPRD bersama Pemkab Kukar menyepakati terhadap APBD-P 2024 mencapai 14,3 triliun rupiah. Nilai tersebut terjadi penambahan dari APBD murni 2024 sekitar 1,6 triliun rupiah, yang diperuntukan untuk membayar hutang dan mengerjakan sejumlah kegiatan di perubahan. (adv/riz)