Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar Fuad Fakhruddin

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Gerindra Fuad Fakhruddin, mengkritisi kebijakan pengurangan anggaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) yang dinilai turun drastis hingga 60 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Dari besarnya keseluruhan APBD tahun 2024, anggaran beasiswa tercatat hanya sebesar Rp 200 miliar atau sekitar 40 persen dari total anggaran tahun lalu.

Ditambah dengan anggaran Rp 20 miliar dari APBD Perubahan, total anggaran beasiswa di Kaltim hanya mencapai Rp 220 miliar, yang menurutnya masih jauh di bawah kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.

Dengan adanya pengurangan drastis ini kata dia, pastinya akan berdampak pada jumlah penerima beasiswa, yang akan berkurang drastis, menjadi 47 ribu mahasiswa saja.

"Dari jumlah itu, sekitar 20 ribu mahasiswa prioritas di Kaltim berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya belum lama ini.

Meskipun hingga saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, ia optimis akan memperjuangkan agar anggaran itu dapat dipulihkan, dengan alasan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan.

“Kita tidak akan tinggal diam. Kami akan mempertahankan alasan di balik kebijakan pemotongan ini, serta berusaha untuk membalikkan situasi,” jelasnya.

Pendidikan kata mantan anggota DPRD Kota Samarinda tersebut, merupakan salah satu pondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul bagi kemajuan daerah.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir apabila pemotongan anggaran ini berdampak pada kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat miskin.

“Pendidikan adalah prioritas yang seharusnya tidak boleh dikurangi kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Maka itu, saya akan mencoba untuk memperjuangkan anggaran beasiswa ini dikembalikan,” terangnya

Fuad juga menggarisbawahi bahwa SDM yang berkualitas adalah indikator kemajuan daerah di masa mendatang. Jika dukungan terhadap pendidikan melemah, Kaltim akan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain.

Atas dasar itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk meningkatkan kualitas SDM demi mencapai keberlanjutan pembangunan Kaltim.

Harapannya, pemerintah provinsi Kaltim dapat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran pendidikan, mengingat beasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan terbaik bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak.

“Saya pikir SDM yang kuat adalah indikator kemajuan daerah. Tanpa dukungan terhadap pendidikan, bagaimana kita bisa memajukan Kaltim ke depannya. Tentu ini menjadi perhatian serius saya," tegasnya.(adv/die)