Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Jam kerja semestinya digunakan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan tugas, baik di kantor maupun di lapangan. Namun, keberadaan ASN di kafe atau warung kopi saat jam kerja kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menyiapkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kafe dan warung kopi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ASN tetap menjalankan kewajibannya selama jam kerja.

Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi mengatakan, rencana tersebut telah disampaikan kepada Bupati Kukar.

Dari koordinasi itu, pihaknya mendapat arahan untuk melakukan pengecekan langsung di sejumlah lokasi.

“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan melakukan sidak ke sejumlah tempat, terutama kafe dan warung kopi. Kami ingin memastikan aktivitas di luar kantor itu memang berkaitan dengan tugas, bukan sekadar meninggalkan pekerjaan,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, keberadaan ASN di luar kantor tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Sebab, sebagian pegawai memang memiliki tugas kedinasan yang mengharuskan mereka berada di lapangan.

Persoalan muncul ketika pegawai meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas, terlebih jika justru berada di kafe atau warung kopi saat jam kerja.

Ia menegaskan, persoalan tersebut sudah memiliki konsekuensi dalam aturan disiplin ASN.

Tingkat hukuman disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat.

“Untuk hukuman berat, sanksinya bisa sampai pada pemberhentian sebagai ASN. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, karena masing-masing pegawai sudah memiliki kewajiban yang harus dijalankan selama jam kerja,” tegasnya.

Ia menilai kedisiplinan ASN seharusnya tumbuh dari kesadaran masing-masing pegawai.

Pengawasan melalui sidak menjadi salah satu cara untuk memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan.

“Pada saat jam kerja, kita harus berada di tempat kerja atau melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Saya kira teman-teman ASN juga sudah memahami hal tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Rencana penertiban tersebut juga mendapat respons dari Satpol PP Kukar.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kukar, Rasidi mengatakan, pihaknya siap dilibatkan apabila BKPSDM membutuhkan dukungan dalam pelaksanaan penertiban.

Namun, ia menjelaskan, Satpol PP tidak dapat langsung melakukan tindakan tanpa koordinasi.

BKPSDM tetap menjadi leading sector dalam persoalan disiplin ASN, sementara pelaksanaan di lapangan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

“Pada prinsipnya, Satpol PP siap untuk melakukan penertiban. Tapi nanti inisiatifnya tetap dari BKPSDM sebagai leading sector. Kami tinggal menyesuaikan dengan mekanisme yang sudah diatur,” jelasnya.

Ia menyebut aturan mengenai disiplin PNS dan jam kerja sebenarnya sudah tersedia.

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan peraturan bupati mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Meski demikian, keberadaan aturan bukan berarti petugas dapat langsung memberikan tindakan di lapangan. Ada tahapan yang harus dipenuhi agar penertiban tidak keluar dari kewenangan.

“Kalau penindakan dilakukan, semuanya harus punya dasar. Kami tidak bisa asal datang kemudian langsung memberikan tindakan. Ada mekanisme hukuman disiplin yang harus dilalui sesuai ketentuan,” kata dia.

Dalam pelaksanaan penindakan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan Korwas PPNS atau Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan langkah yang diambil petugas sesuai dengan kewenangan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Misalnya kami mau melakukan kegiatan, kami sampaikan dulu kepada Korwas PPNS untuk meminta arahan dan pendampingan. Dengan begitu, ketika turun ke lapangan, masing-masing sudah jelas tugas dan kewenangannya,” ungkapnya.

Jika nantinya Satpol PP diminta membantu penertiban ASN, ia memastikan pelaksanaan di lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak terkait.

“Kalau memang Satpol PP diminta untuk melakukan penertiban, tetap akan didampingi oleh Korwas PPNS. Pelaksanaannya secara gabungan,” pungkasnya. (Kriz)