KPK Tetapkan 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kutim

img

 (Wakil Ketua KPK)


KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur dilingkungan pemerintah Kutai Timur tahun 2019-2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat konferensi pers, Kamis (3/7/2020), menyampaikan ketujuh orang tersangka itu adalah ISM (Bupati Kutim), EU (Ketua DPRD Kutim yang merupakan istri dai ISM) kemudian MUS (Kepala Bapenda Kutim) SUR Kepala BPKAD Kutim), ASW (Kepala Dinas PU) kemudian dua orang rekanan yakni  AM dan DA.

Nawawi mengungkap kronologis tertangkapnya para tersangka dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK pada 2 Juli 2020 lalu. Dimana sebelumnya, KPK menerima informasi dari masyarakat perihal akan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian KPK membagi dua tim yang bergerak di Jakarta dan Sangatta Kutai Timur.

“Sekitar pukul 12.00 WIB, EU istri Bupati, MUS serta DF staf Bapenda datang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan sosialsiasi pencalonan ISM Calon Bupati Kukar 2021-2024,” kata Nawawi.

Kemudian pada pukul 16.30 WIB, ISM bersama ajudannya AW menyusul ke Jakarta, pukul 18.45 WIB kemudian tim KPK menerima informasi adanya penggunaan uang yang disinyalir dikumpulkan dari rekanan pengerjaan proyek Pemkab Kutim. KPK langsung mengamankan ISM, AW dan MUS direstoran FX Senayan Jakarta.

Dari hasil tangkap tangan itu ditemukan uang tunai senilai Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan saldo sebesar Rp4,8 miliar, sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

Kontruksi  perkara diduga terjadi saat AM menjadi rekanan proyek proyek di Dinas PU Kutim, diantarannya pembangunan Embung Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang senilai Rp8,3 miliar (CV Permata Grup), kemudian pembangunan rumah tahanan Polres Kutim senilai Rp1,7 miliar (CV Bebika Borneo), peningkatan jalan poros Kecamatan Rantau Pulung senilai Rp9,6 miliar (CV Bulanta), pembangunan kantor Polsek Teluk Pandan senilai Rp1,8 miliar (CV Bulanta). Optimalisasi pipa air bersih  senilai Rp5,1 miliar (CV Cahaya Bintan), Pengadaan Pemasangan LJPU Jalan AP Pranoto Sangatta senilai Rp1,9 miliar (CV pesona Prima Gemilang).

Kemudian DA menjadi rekanan proyek-proyek di Dinas Pendidikan Kutai Timur senilai Rp40miliar. Pada tanggal 11 Juni 2020 diduga terjadi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan dari AM Selaku rekanan Dinas PU Kutim senilai Rp550 juta, DA selaku rekanan Dinas Pendidikan senilai Rp2,1 miliar kepada ISM selaku Bupati Kutai Timur melalui SUR sebagai Kepala BPKAD dan MUS selaku Kepapa Bapenda bersama EU Ketua DPRD Kutai Timur.

Keesokan harinya MUS selaku Kepala Bapenda menyetorkan uang ke beberapa rekening yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama MUS sebesar Rp400 juta, Bank Mandiri sebesar Rp900 juta dan Bank Mega sebesar Rp800 juta.

Selanjutnya diketahui  terdapat pembayaran untuk kepentingan ISM melalui rekening atas nama MUS, diantaranya pada tanggal 23-30 Juni 2020 untuk membayar kepada Isuzu Samarinda atas pembelian Elf sebesar Rp510 juta, pada 1 Juli 2020 untuk pembelian tiket ke Jakarta sebesar Rp33 juta, pada tanggal 2 Juli 2020 untuk pembayaran hotel di Jakarta sebesar Rp15,2 juta.

Sebelumnya diduga terdapat penerimaan uang THR dari AM sebesar masing masing Rp100 juta untuk ISM, MUS dan SUR dan ASW pada tanggal 19 Mei 2020, serta transfer rekening bank atas nama Aini sebesar Rp125 juta untuk kepentingan kampanye ISM.

Diduga terdapat beberapa transaksi penerimaan uang dari rekanan kepada MUS melalui beberapa rekening bank atas nama MUS, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, Bank Kaltimtara terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening rekening tersebut sekitar Rp4,8 miliar.

Terdapat penerimaan uang meklalui ATM atas Irwansyah saudara dari DA yang diserahkankan kepada EU sebesar Rp200 juta. Penerimaan uang tersebut diduga karena pertama ISM selaku Bupati Kutim menjamin angaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Kedua EU selaku Ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukkan pememanng terkait pekerjaan di Pemkab Kutai Timur.

Ketiga MUS selaku kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU Kabupaten Kutai Timur. Keempat SUR selaku kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan paencairan termin sebesar 10 persen dari jumlah apencairan. Kelima ASW selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Setelah dilakukan pemeriksaan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dilanjutkan dengan gelar perkara KPK menyimpulkan  adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrasktur dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka KPK menetapkan 7 orang tersangka.

Para tersangka disangkakan sebagai penerima dan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf 1 atau b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kemudian pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Para tersangka dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 juli sampai 22 juli 2020.

Untuk ISM ditahan dirutan KPK kavling C1, EU ditahan di rutan KPK gedung Merah Putih, MUS ditahan dirutan KPK kavling C1, SUR ditahan dirutan KPK kavling C1, ASW ditahan di rutan KPK kavling C1, AM ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan DA ditahan di Polres Jakarta Pusat.(pk/redaksi)