Salah satu pemegang saham atau bagian dari pemilik PT BOSS, Alsiyus, memberikan klarifikasi di Sendawar, Rabu 8 Juli 2020. (Foto : Istimewa/Imran/Poskota Kaltim). 

SENDAWAR – Terkait rencana masyarakat yang akan menduduki area pertambangan batubara PT Bangun Olah Sarana Sukses (Boss) di Kampung Dasaq, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur, manajemen perusahaan itu memberikan klarifikasi. 

Salah satu pemegang saham atau bagian dari pemilik PT Boss, Alsiyus, mengungkapkan, tuntutan masyarakat Kampung Dasaq tersebut telah sampai ke meja kerjanya.

Tetapi menurutnya sangat disayangkan, karena dalam tuntutan masyarakat bercampur menjadi satu. Padahal, lahan masyarakat tersebut ada yang berada di areal PT Boss,  terbanyak berada di areal PT Pertama Bersama (PB).

“Mana mungkin kami (PT Boss) membayar lahan masyarakat yang digarap oleh PT PB. Secara manajemen yang bisa kami layani hanya lahan yang masuk dalam areal PT Boss. Diluar itu saya tidak berani bicara,” urai Alsiyus kepada Poskota Kaltim, dalam keterangan klarifikasi di Sendawar, Rabu (8/7/2020).

Dia menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan tiga lembaga yang mewakili masyarakat pemilik lahan di Kampung Dasaq tidak crosscheck detail. Menurutnya, seharusnya tidak asal tuntut jika tidak dengan data detail.“Sehingga timbul image di masyarakat bahwa PT Boss menggarap lahan masyarakat dan tidak mau membayar dan sebagainya. Itu sangat tidak benar,” ucapnya.

Alsiyus mengungkapkan, lahan masyarakat yang digarap oleh PT Boss, sebelum digarap, merata sudah dibayar Down Payment (DP) atau uang muka diatas 60 persen.

“Yang belum dibayar ada yang tersisa hanya Rp 5 juta sampai Rp 40 jutaan per lahan. Tidak ada namanya menggarap lahan yang belum dibayar.  Bahkan DP selama ini ada yang sudah diatas 80 persen dari nilai ganti rugi pemilik lahan,” tukasnya.

Terkait  tuntutan masyarakat Kampung Dasaq agar PT Boss melunasi pembayaran ganti rugi lahan mereka yang masuk dalam konsesi PT Boss, Alsiyus mengakui memang terjadi keterlambatan waktu dalam pembayaran oleh perusahaan selama ini.  Tetapi menurutnya, PT Boss siap membayar. “Kami sudah melakukan penjadwalan untuk finishing pembayaran. Yakni sesuai data yang ada di kami dan valid sudah kami teruskan ke manajemen di Jakarta,” urainya.

“Kami (manajemen PT Boss) telah sepakat akan mulai pembayaran sejak Agustus hingga Desembar 2020. Sisa total ganti rugi lahan warga yang belum dibayar oleh PT Boss hingga saat ini hanya berkisar Rp 300 juta-an,” tambahnya lagi.

Alsiyus menjelaskan bahwa, lahan yang dikatakan puluhan hektare yang dituntut oleh masyarakat melalui 3 lembaga, adalah masuk dalam areal konsesi PT PB.

“PT Boss dan PT PB memiliki izin yang berbeda. PT PB memiliki konsesi 5 ribu hektare lebih, dan PT Boss hanya 1.125 hektare. Jadi kalau ada yang bilang tidak tahu urusan dengan perusahaan lain, hanya PT Boss, itu orang tidak mengerti administrasi,” katanya. 

Dia juga mengatakan, selama ini setiap pembayaran lahan kepada masyarakat, jika masuk lahan konsesi PT PB, maka di kwitansi pembayaran tertulis PT PB. Begitu pula jika itu masuk konsesi PT Boss, maka ditulis atas nama PT Boss.“Memang yang ditugaskan perusahaan adalah Pak Yudi SE mewakili manajemen, tetapi harus diketahui dua perusahaan itu berbeda manajemen,” tegasnya.

Alsiyus juga membeberkan terkait dengan undangan pertemuan 22 Juni 2020 di Hotel Loveta, Barong Tongkok oleh 3 lembaga bersama masyarakat pemilik lahan. Menurutnya, saat rapat itu diundang Yudi  SE datang sebagai perwakilan manajemen PT Boss.“Ternyata yang dibahas dalam pertemuan itu  bukan hanya lahan PT Boss, tetapi terbanyak adalah lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi PT PB,” ungkapnya. 

“Tidak mungkin PT Boss berbicara masalah PT PB kalau tidak ada persetujuan PT PB. Masyarakat perlu tahu bahwa manajemen dua perusahaan itu berbeda,” ucap Alsiyus. 

Alsiyus meminta kepada sejumlah pihak agar dalam masalah ini tidak memprovokasi masyarakat untuk bertindak gegabah. Kepada 3 lembaga dia berharap melakukan crossceck menyeluruh.

“PT Boss sudah menjadwalkan pembayaran. Lahan masyarakat yang masuk dalam perusahaan kami. Kami minta semua pihak profesional. Dua manajemen berbeda. Saya tidak ada di PT PB, tetapi di PT Boss kami tidak lari dari tanggung jawab,” tandasnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan Poskota Kaltim, bahwa masyarakat Kampung Dasaq, pemilik lahan pertambangan akan segera bergerak menduduki area pertambangan batubara PT Boss.  Hal itu lantaran kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pertemuan bersama manajemen perusahaan itu pada 22 Juni 2020, dianggap telah dingkari dan tidak diindahkan PT Boss.(imn)