Pemprov Kaltim Segera Terbitkan Larangan Ijin Keramaian

img

 

(Pemerintah Provinsi Kaltim akan terbitkan surat ederan mengatur pengumpulan massa)

 

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menerbitkan surat edaran mengatur tentang pengumpulan massa dan membuat/mengadakan keramaian.

Hal ini ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor usai menghadiri Apel Konsolidasi Kesiapsiagaan dan Antisipasi Bencana Alam di Provinsi Kaltim di Lapangan SPN Polda Kaltim Balikpapan, Jum’at (20/11/2020).

Diakui Gubernur Isran Noor, seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota sudah mendapatkan instruksi Menteri Dalam Negeri telah terkait tidak memberikan ijin keramaian.

"Itu menjadi pedoman dan rujukan serta harus ditaati. Bagi saya untuk secepatnya membuat surat edaran kembali, larangan orang berkumpul atau membuat keramaian," kata Isran Noor.

Instruksi Mendagri tertanggal 18 November 2020 lanjut Isran Noor, bersesuaian arahan dari Mabes Polri untuk menciptakan situasi aman dan damai, terlebih di masa pandemi Covid-19 dan memasuki tahapan Pilkada serentak hingga hari H (9 Desember 2020).

Karena, Instruksi Mendagri dan arahan Mabes Polri sangat beralasan guna mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, termasuk menghindarkan terjadinya konflik di masyarakat.

"Kita tidak ingin wabah corona semakin parah.Ditambah masalah konflik di masyarakat," ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak terkait tidak ada ijin atau larangan bagi masyarakat untuk membuat/mengadakan keramaian.

"Tidak ada ijin untuk keramaian. Dan itu sudah kami komunikasikan dengan Bapak Gubernur dan Pangdam VI Mulawarman," ujarnya.

Kapolda sangat berharap masyarakat ikut memahami kondisi saat ini dalam upaya bersama mencegah terjadinya konflik dan penularan corona.

"Sebab, keramaian dan kerumunan banyak orang sangat berpotensi penularan Covid," tegasnya.

Ditambahkannya, aparat tidak segan menindaktegas bagi siapa saja yang sengaja melanggarnya. Sebab, ada Undang-Undang yang mengaturnya.

"Bila Pergub atau Perwali dan Perbup dilanggar, bisa dikenakan pidana. Ada pasalnya di KUHP, UU tentang kesehatan  dan karantina," pungkasnya.(mar/poskotakaltimnews.com).