Keliaran Saat Jam Kerja, PNS Akan Kena Sanksi

img

(H Chairil Anwar)

TENGGARONG, Pemerintah Kabupaten Kukar melakukan evaluasi tindak lanjut kebijakan penanganan Covid-19, hal ini menyusul semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kukar.

Wakil Bupati Kukar H Chairil Anwar mengatakan, untuk kedepan berkaitan dengan penegakkan prokes (Protokol Kesehatan) akan di masifkan, jika perlu ada tindakan represif bukan preventif lagi, dan kemungkinkan kedepan akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Jadi, karena trend pasca 1 Januari 2021 untuk Kukar trendnya naik, yang terkonfirmasi menaik, dan sementara di tracking oleh sekretaris satgas Covid-19" Kata Chairil, Senin (25/1/2021)..

Ia menambahkan, ada beberapa kluster yang harus di perhatikan, supaya tidak terjadi penyebaran Covid-19 yaitu, kluster perkantoran dan rumah tangga, serta pelaku UMKM.

"Dimana pelaku UMKM pada malam hari seperti angkringan dan lainnya, ketika petugas datang, mereka taat menerapkan prokes, jika petugas sudah pergi, mereka kembali melanggar prokes" Ucapnya

Lanjut dia, mungkin untuk itu arahnya Satpol PP yang akan bergerak, kemudian terkait kebijakan di internal seperti ASN, PNS pihaknya akan menerapkan WFH, WFO, mungkin perbandingannya antara 25% WFO :75 WFH%.

"Dan kita perketat skema itu, kita perintahkan  Satpol, untuk jam kantor, mana kala di temukan PNS yang keliaran seharusnya itu WFH namun ada di Jalan harus di catat, dan di laporkan, lapor ke BKSDM" Katanya

Tambah dia, tentunya ada tindakan tindakan untuk pegawai yang melanggar aturan jam kerja yaitu, sesuai dengan regulasi.(*riz/poskotakaltimnews.com)