Kemendagri Pantau Pelantikan Kepala Daerah

img

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri  Akmal Malik

SAMARINDA-Pelantikan bupati dan walikota terpilih  yang digelar  pada  tanggal 26 Pebruari 2020,  yang akan dilakukan langsung masing-masing Gubernur  baik secara  luring (langsung)  maupun daring, akan dipantau langsung   Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri  Akmal Malik, saat memimpin Rapat Koordinasi  dengan pemerintah daerah secara virtual, terkait  persiapan pelantikan  serentak  bupati/walikota di masing-masing provinsi. Rabu (24/02/2021).

"Oleh karena itu, kami minta  masing-masing daerah bisa memberikan link zoomnya, agar acara pelantikan bisa kami pantau semua," pinta Akmal Malik.

Akmal Malik mengakui acara pelantikan serentak bupati dan walikota dimasing-masing daerah adalah prosesi yang menjadi perhatian semua orang, semua mata akan tertuju pada kegiatan prosesi ini. Baik pasangan yang menang Pilkada bersama timnya  maupun  pasangan yang kalah beserta tim pendukungnya.

"Ketika kita salah dalam prosesi pelantikan karena tidak menerapkan protokol kesehatan Covid dengan baik, maka kita akan di hujat rame-rame, oleh karena itu, diminta pada prosesi nanti benar-benar mempergunakan protokol kesehatan dengan baik," pintanya.

Akmal Malik mengatakan sesusi radiogran yang telah disampailan,  pada acara prosesi pelantikan, tidak boleh lebih dari 25 orang dalam suatu ruangan, yang hadir tentunya pasangan bupati atau walikota,,gubernur yang melantik, saksi-saksi beserta rohaniawan.

Sementara istri atau ketua TP PKK  dilakukan pada sisi berbeda atau ruangan yang berbeda. 

Sementara seluruh tim pendukung, Forkopimda, anggota DPRD, OPD dilakukan secara daring dimasing-masing daerah, ini dilakukan agar tidak ada pergerakan dari kabupaten/ kota ke provinsi.

" Sekali lagi kami sampaikan pada prosesi pelantikan tidak boleh lebih dari 25 orang, ini demi menjaga protokol kesehatan  sehingga tidak menimbulkan kluster pelantikan.Dan kita ingin memberikan contoh dan pelajaran  kepada masyarakat,  bagaimana cara tetap beraktivitas tatapi kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik," papar Akmal Malik.(mar/poskotakaltimnews.com).