DPRD Kukar Soroti Soal Penyerapan Anggaran 2021
(RDP Komisi III DPRD Kukar diruang Banmus,)
POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TENGGARONG- Menginjak
dipenghujung akhir April 2021, pergerakan penyerapan anggaran murni pada APBD
Kukar 2021 belum berjalan secara maksimal. Menyikapi hal itu, Komisi III DPRD
Kukar menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan menghadirkan sejumlah OPD
terkait, diruang Banmus, Senin (26/4/2021) pagi.
"Ini menjadi dilematis
yang sering terjadi di Kukar, hampir tiap tahun kita triwulan 1, triwulan 2,
menjelang semester pertama hampir habis tinggal 2 bulan lagi Mei, Juni,
sedangkan penyerapan anggaran ini, kami lihat dengan aktual di lapangan ini
hanya 10 persen" kata Andi Faisal Ketua Komisi III DPRD Kukar kepada
media, usai memipin RDP di ruang Banmus DPRD, Senin (26/4/2021).
Pertemuan itu sendiri dihadiri
sejumlah OPD teknis seperti Dinas PU, Inspektorat, Dinas Perkim, dan beberapa
Kecamatan.
Andi Faisal politikus Partai
Golkar ini juga menyebut pergerakan penyerapan anggaran jauh sekali.”Apakah
kendalanya karena program SIPD, sedangkan SIPD yang bikin mereka (pemerintah) juga, itu
sebenarnya merupakan bagian internal, tataran teknis saja,” tandasnya.
Andi Faisal menyebut kalau Kukar
ini hampir 20 ribu pegawai, tapi sampai akhir April penyerapannya di bawah
sekali.”Ini ada apa?, jangan sampai kejadian ini seperti 2020 lalu, ketika
bergeraknya APBD ini di penghujung tahun, sehingga menimbulkan hutang, dan ini
sering terjadi, kita berharap tahun ini jangan lah" ucapnya.
"Sudah kita anggarannya
kecil, banyak pemangkasan, jadi harus kita manfaatkan uang yang ada ini,
seharusnya dengan pegawai sebanyak itu harus sinergi kinerjanya" tambahnya
lagi.
Sementara Anggota DPRD Kukar
Ahmad Yani mengatakan, memang yang jadi problem adalah SIPD, karena SIPD
merupakan barang baru, yang belum pernah dilakukan. Kemudian dilakukan sehingga
menjadi permasalahan.”Sebab kebiasaan OPD Kukar memakai model lama “tandasnya.(*riz/adv)