DKP Kaltim Awasi Ilegal Fishing

img

(Riza Indra Riadi Kepala DKP Kaltim) 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, SAMARINDA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim sangat mendukung terwujudnya keadilan dan keberlanjutan pengelolaan perikanan. Termasuk larangan praktek penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan. Akibatnya mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut dan sungai.

Kepala DKP  Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan program DKP selain peningkatan budidaya perikanan. Juga terus melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah tangkapan ikan dilaut, termasuk pengawasan konservasi laut dan pengawasan habitat ikan-ikan dilaut maupun di danau.

"Jadi bagaimana kita menjaga dan memelihara biota laut maupun sungai dan danau, sehingga ikan-ikan tetap mendapat suplay makanan yang terjamin dengan tetap terjaga dan terpeliharanya ekosistimnya,"kata Riza Indra Riadi

Ditambahkan, DKP provinsi bersama  kabupaten/kota, sudah melakukan pendekatan kepada para nelayan yang sebelumnya melakukan penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan biota ikan,  sekaligus memberikan solusinya seperti memberikan bantaun kapal lengkap dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan (jaring yang lubangnya besar) kalau mencing dapat yang kecil tidak diambil tetapi di rilis kembali.

"Di Bontang ada 31 ilegal  fishing, setelah diberikan penyuluhan dan pembinaan akhirnya  para nelayan tersebut sadar dan insyaf, dan tidak lagi melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan seperti pengeboman, tetapi sudah masuk dalam budidaya dan menangkap dengan cara ramah lingkungan yaitu menggunakan jaring (jala)  yang lubangnya besar," tandasnya.

Pengawasan bukan hanya di laut  lanjut Riza, tetapi di sungai dan danau juga terus dilakukan pengawasan oleh DKP kabupaten dan kota, seperti larangan menangkap ikan pakai alat strum, racun dan lainya.

"Kita terus eksis  bersama DKP kabupaten/kota untuk menjaga  dan memelihara biota lau maupun sungai dan danau, sehingga ikan-ikan tetap bisa berkembang, dan ketersediaan ikan tetap terjaga dari ilegal fishing, untuk di daerah, Itu sudah menjadi kewenangan DKP kabupaten dan kota,"ujar  Riza.

Selain itu kata Riza,  DKP  juga melakukan pengawasan dari segi keselamatan kapal nelayan, terutama sefety first yang setiap tahun dilakukan uji kelaikan kapal para nelayan. Apakah masih layak berlayar ataukan harus sudah diperbaiki.

“Pemeriksaan kelaikan kapal nelayan rutin kita lakukan setiap tahun. Sebagai upaya menjaga dan mengantisipasi keselamatan para nelayan, termasuk pemeriksaan alat tanggap yang dipergunakan nelayan apakah merusak lingkungan atau tidak , semuanya kita kontrol ”terang Riza Indra Riadi.(mar)