Soal Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Muara Muntai, DPRD Siap Koordinasi dengan Pemkab Kukar

img

(Kunjungan kerja ke Desa Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.KUKAR- Pembangunan infrastruktur yang memadai, menjadi dambaan masyarakat di Kecamatan Muara Muntai Kutai Kartanegara.

Hal itu diketahui saat Wakil Ketua DPRD Didik Agung Eko Wahono bersama Komisi II DPRD Kukar yang diantaranya Ketua Komisi II Hamdan, Anggota Sopan Sopian, H Doni Ikhwan, Budiman, H Azhar Nuryadi dan Firnadi Ikhsan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Jantur Baru Kecamatan Muara Muntai, Kamis (2/9/2021).

Saat bertemu dengan Anggota DPRD, tidak hanya para tokoh masyarakat dari Desa Jantur Baru, namun para tokoh masyarakat dari Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai menyampaikan keluhan dan unek uneknya.

Kepala Desa Jantur Baru H Danhar dihadapan para anggota dewan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang  mengemuka di wilayah Jantur yakni terkait pembangunan infrastruktur berupa turap yang sudah di lelang pengerjaannya tetapi belum juga di mulai pengerjaan nya dengan nilai hampir Rp 6 Milyar. Kemudiann pembuatan jalan dengan nilai Rp 1.5 M yang juga belum di kerjakan.

Selanjutnya terkait persoalan lingkungan yakni pengendalian Gulma atau Napung yang belakangan ini menyibukkan masyarakat Jantur dan memerlukan dana besar dalam penanganannya, kemudian terkait kebijakan dan pencairan DBHPRD, Bankeu Rp 50 juta perdesa, ADD Tahap 2 dan  Penghasilan tetap aparatur dan pelaksana di desa yang  mana keterlambatan pencairan sudah di keluhkan  di banyak desa sebagaimana di suarakan pula oleh APDESI.

Menanggapi permasalahan yang di sampaikan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono, akan melakukan koordinasi kepada Pemkab Kukar sekembalinya dari kunjungan, terutama terkait kebijakan pengelolaan anggaran kepada desa di PMD maupun BPKAD.

Sementara anggota DPRD asal dapil 6 Sopan Sopian yang juga mantan Kades Muara Muntai Ulu sangat merasakan keluhan para tokoh dan aparatur. DPRD merencanakan untuk melakukan koordinasi dan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan para pihak baik PMD, BPKAD, DLHK dan PU untuk mencarikan solusi bagi warga Jantur. 

Hal senada juga di sampaikan H Jaong dan H. Doni Ikhwani yang berasal dari dapil hulu  Kukar.(awi/adv)