Ahmad Yani: Kegiatan Industri dan Investasi Harus Berbasis RTRW

img

suasana pertemuan di DPRD Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.KUKAR- Panita Khusus (Pansus), tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar mengadakan pertemuan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin (4/10/2021).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Ahmad Yani, dan dihadiri Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar, perwakilan PT Multi Harapan Utama (MHU) 

Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus mengundang 4 Perusahaan yaitu, PT Insani Bara Perkasa, PT Jembayan Muarabara, PT Multi Harapan Utama, PT Multi Sarana Avindo. Namun dalam rapat tersebut yang hadir hanya PT MHU. 

"Saat ini yang hadir dari PT MHU saja, dari perusahaan lain tidak bisa hadir karena kemungkinan ada kesibukan atau karena ada data data yang belum dilengkapi oleh Perusahaan, kami tetap menunggu usulan dari perusahaan lainnya" ucap Ahmad Yani.

Lanjut dia, Tim Pansus berharap kepada perusahaan bisa menyampaikan rencana pola ruang yang selama ini telah dipakai dan digunakan, tentunya bisa menyesuaikan rencana penutupan tambangnya, sehingga hal ini bisa menyupport IKN.

"Seperti di PT MHU di daerah Jonggon, di daerah Jonggon ada tempat yang bisa dijadikan rencana pertahanan negara, seperti pembangunan markas Brimob atau Sekolah Polisi Negara (SPN)" tuturnya.

Hal tersebut bisa saja untuk menyupport IKN, tentu ini yang diharapkan supaya ada penyesuaian pola ruang yang ada di PT MHU. 

"Seperti di zona MHU ada peternakan, tetapi tidak masuk kedalam RTRW, atau pengembangan properti, tapi tidak ada di RTRW" sebutnya. 

Rata rata perusahaan yang telah lama beroperasi, sementara lahan lahan yang ditinggalkan dan untuk peruntukkannya belum clear, untuk itu maka harus disesuaikan. 

Sedangkan daerah ini menginginkan lahan lahan tersebut bisa dioptimalkan, sehingga ada roda ekonomi baru, dan menghasilkan PAD. Jadi penyesuaian pola ruang sejak dini harus disesuaikan dengan RTRW. 

"Harapan kami, Kukar akan mencapai keemasannya dengan cara bahwa semua basis kegiatan industri, investasi berbasis RTRW" sebutnya 

Sementara itu perwakilan PT MHU Samsir menyampaikan, terima kasih telah diundang untuk berdiskusi terkait RTRW. PT MHU akan mengusulkan pola pola ruang yang termasuk dalam zona MHU, dan untuk dilaporkan kepada tim Pansus, apakah bisa sesuai atau tidak terkait usulan tersebut. 

"Memang di Jonggon ada zonasi MHU, disana pola ruangnya akan dibangun SPN dan markas Brimob. Zonasi tersebut dari MHU yang diserahkan kepada pemda dan pemda mengaplikasikan dalam bentuk pembangunan tersebut" ujar Samsir.(*riz/adv)