Perempuan Dituntut Berperan Dalam Pembangunan

img

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.SENDAWAR-Bupati Kutai Barat FX Yapan, diwakili Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kubar Riawati Sinaga, mengatakan perkembangan zaman yang maju menuntut peran serta perampuan dalam pembangunan.

“Telah banyak perempuan yang mulai bangkit dan berhasil membuktikan keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan,” ujar Ritawati pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi, berlangsung di Bappeda Kutai Barat, Kamis (7/10/2021).

Bupati berharap, lanjut Rita, seluruh masyarakat terutama calon dan anggota legislatif perempuan dapat menyuarakan suara perempuan dalam menjalankan pembangunan terutama dalam tugas perspektif gender.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya yaitu 51,88% untuk jumlah penduduk laki-laki dan 48,12% untuk penduduk perempuan.

“Sementara di Kabupaten Kutai Barat terdapat 88.242.000 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 80.106.000 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik perempuan belum optimal, capaiannya 12 persen,” ujar Soraya.

Padahal, mandat UU nomor 2 tahun 2011 perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 Tantang Partai Politik, terkait rekrutmen 30% anggota partai perempuan belum menjadi daya tarik perempuan Kubar untuk berpartisipasi lebih optimal.

Partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Selain itu dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.

“Juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam politik. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat mengetahui politik secara unum perlu dilaksanakan secara dini,” imbuh Soraya.

Kemudian rendahnya partisipasi perempuan juga berpengaruh terhadap masih belum optimalnya pelaporan Sistem Informasi Online (Simfoni) di Kubar,  sehingga kasus kekerasan  terhadap perempuan dan anak  seperti dilema gunung es.

“Tahun 2019, lanjut Soraya, tercatat 16 kasus kekerasan  dan tingginya kesenjangan pendapatan perempuan yaitu 26,30% sementara  laki-laki 73,7% serta masih rendahnya implementasi  dalam  memenuhi prasyarat pengarusutamaan gender (PUG) di Kubar,” terang Soraya.(mar)