Komisi I DPRD Kukar Mediasi Permasalahan PHK Karyawan PT CKBM

img


POSKOTAKALTIMNEWS.COM.KUKAR-Senin (11/10/2021), Komisi I DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait tentang masalah perjanjian kerja karyawan, lembur, APD, dan cuti, oleh PT Cipta Kompak Buana Mandiri (CKBM) sebuah perusahaan pembangkit listri di Samboja-Kukar.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ahmad Jais, didampingi Anggota Komisi I Johansyah, Budiman, dan lainnya, serta dihadiri Distransnaker, Perusda KSDE, perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, perwakilan Perusahaan CKBM.

Dalam rapat tersebut membahas perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan aturan tenaga kerja.

Wakil Ketua Komisi I Ahmad Jais mengatakan, ada beberapa karyawan perusahaan yang menuntut haknya sesuai dengan aturan tenaga kerja. Perusahaan tersebut ialah PT CKBM di Samboja.

"Para karyawan meminta kepada kami untuk menemukan jalan keluarnya, yaitu dengan cara mediasi, dalam hal ini kami memanggil pihak terkait" kata Ahmad Jais.

Sangat disayangkan,  perwakilan dari pihak perusahaan yang datang bukan yang kompetensi, sehingga dalam RDP tidak bisa memberikan keputusan.

"Sangat disayangkan hal ini, karena kami sudah meluangkan waktu meskipun banyak pekerjaan yang lain hanya untuk RDP, tapi yang dikirim hanya karyawan staf admin" tuturnya.

DPRD Kukar akan bersurat kembali untuk mengundang Pimpinan perusahaan atau orang yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, sehingga permasalahan tersebut bisa clear.

"Kami secepatnya mengundang kembali, dengan harapan yang hadir dari perusahaan yaitu orang yang memiliki kompetensinya" sebutnya.

Apabila setelah diundang kedepan tidak hadir juga, maka DPRD Kukar akan bersurat ke pihak pemegang saham dan salah satunya yaitu Perusda KSDE, serta melakukan sidak dalam arti apakah sudah terkontrol atau tidak.

"Saat ini kami belum bisa menggali lebih dalam, apakah status pekerja ini termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja tetap yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu (PKWTT)" jelasnya.

Sementara Itu Perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nana Sukarna menuturkan, ada sekitar 20 karyawan yang menuntut haknya. Apabila karyawan tersebut di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seharusnya karyawan tersebut mendapatkan konvensasi dari perusahaan.

"Ini kami tidak mendapatkan konvensasi, upah lembur, kami sudah ketiga kalinya bahas hal ini, dua kali di tingkat kelurahan, dan sekali di DPRD Kukar, dan hasil dari pertemuan ini juga tidak ada" ujar Nana Sukarna.

Ia juga menyebutkan, jika mediasi kedepan tidak hadir atau tidak ada respon, maka para karyawan akan lakukan demo.

"Yang kami inginkan hanya kejelasannya seperti apa, kalau memang di PHK tolong penuhi kewajibannya, jika ingin dipekerjakan kembali bisa dipenuhi kewajibannya pada kemudian hari" pungkasnya.(*riz/adv)