DPRD Sahkan Perda Desa dan Retribusi Jasa Umum

img

Pengesahan Perda oleh DPRD Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.KUKAR- DPRD Kukar menggelar Rapat Paripurna tentang laporan akhir Pansus dan persetujuan DPRD Kukar terhadap beberapa raperda, di ruang Rapat Paripurna, Senin (11/10/2021).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, dan dihadiri anggota DPRD Kukar baik langsung maupun virtual, serta Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin.

Abdul Rasyid mengatakan, dari hasil rapat bahwa, ada dua raperda yang telah disetujui, raperda tersebut berkaitan dengan Perda Desa dan Retribusi Jasa Umum. Ia juga menyebutkan, ada 2 raperda yang masih dalam proses.

"Karena ada hal hal yang perlu dikoordinasikan, sehingga belum bisa disahkan" kata Abdul Rasyid kepada media usai rapat, Senin (11/10/2021).

Lanjut dia, dalam rapat juga ada 10 rencana raperda yang akan dibahas, karena hal itu menjadi kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Raperda yang akan dibahas berkaitan dengan Dinas ESDM, Korpri, dan lainnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menyampaikan penghargaan dan terima kasih, atas pengesahan terkait Perda Desa yaitu berhubungan dengan tapal batas, sehingga Kukar tidak ada konflik mengenai tapal batas.

"Jangan di pelosok Kukar, di Tenggarong saja masih ada permasalahan tapal batas, sehingga adanya Perda itu, bisa membuat penguatan secara jelas untuk tapal batas di Desa, Kecamatan" ucap H Rendi Solihin.

Kemudian, ada pengesahan Retribusi Jasa Umum, hal ini juga menyangkut kebaikan Kukar kedepan, karena bisa meningkatkan PAD Kukar.

"Ini merupakan salah satu langkah dan upaya kita untuk meningkatkan PAD Kukar, serta sudah menjadi tugas DPRD Kukar dalam membantu kerja pemerintah daerah" ujarnya.

Sehingga kedepan bisa dioptimalkan, namun hal ini harus penuh dengan kehati hatian, karena sangat sensitif di masyarakat kecil terkait retribusi.

"Artinya jangan sampai nanti uang kecil tersebut, akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sehingga betul betul ketika ada Perda ini, dirumuskan secara baik, disosialisasikan secra aktif ke masyarakat, sehingga tidak terjadi hoax atau misskomunikasi di lapisan masyarakat" tutupnya.(*riz)