Implementasi Tata Ruang Harus Konsisten

img

Sekprov saat membuka Acara FGD ke 2

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Sesuai proritas  pembangunan pada RPJMD  di Provinsi Kaltim tahun 2019 -2023,  terkait tata ruang yaitu penguatan konektivitas dan  pemerataan infrastruktur dasar,  maka strategi dan kebijakan berfokus pada perwujudan pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan,  yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

“Sejalan  dengan perkembangan suatu wilayah, kebutuhan tata ruang  semakin meningkat ini perlu dipahami bahwa implementasi tata ruang itu harusnya konsisten, ini yang perlu kita pegang,  kita sedang melakukan seperti ini FGD, nanti kita dapat dipadukan dengan revisi tata ruang wilayah dan tata ruang kabupaten kota. Oleh karena itu implementasinya harus konsisten, sehingga kita mampu mengendalikan dan peruntukan ruang sesuai dengan fungsi-fungsinya,”pesan  Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani, saat membuka   Forum Group Discussion (FGD) ke 2 yang merupakan tindak lanjut audit  Pemanfaatan ruang  Kabupaten Paser dan PPU, yang dilaksanakan secara luring dan daring, di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/10/2021)

Sabani  mengharapkan hasil FGD ke 2 yang merupakan hasi audit  harus sinkron dengan rencana tata ruang provinsi kaltim yang sekarang memasuki tahap revisi. Oleh karena itu harus dikaji sedemikian rupa jangan sampai terjadi perbedaan peruntukan antara tata ruang kabupaten kota dengan provinsi yang mengakibatkan berbagai jenis investasi mengalami keterlambatan, karena tidak bisa memberikan rujukan yang pasti dari sisi tata ruangnya.

“Kedepan kita  berharap  bisa mengimilinir   masalah-masalah yang terjadi akibat ketidak sesuaian peruntukan ruang,  kita alami sekarang ini konsekuensi dari tidak terkendalinya pemanfaatan ruang karena keinginan investasi  yang tidak terkontrol dengan baik mengakibatkan berbagai belahan Kalimantan timur mengalami bencana atau  musibah, dan  ini tidak terjadi di Kaltim saja tapi juga di berbagai belahan bumi Indonesia.

Selain itu, Sa’bani  juga mengharapan, kita  memang  sudah sedemikan rupa  melakukan upaya-upaya untuk perbaikan dan revisi pemantapan, audit,  identifikasi,  yang tumpang tindih,  semuanya untuk perbaikan dalam rencana tata ruangnya, yang lemah di kita tentang  implementasinya,  saya berharap semua kita pada saatnya nanti ,kalau tata ruangnya sudah disepakati  menjadikan peraturan daerah yang sudah diundangkan, maka monitoring dan implementasinya menjadi kewajiban kita bersama.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda  mengatakan maksud  dilaksanakan  kegiatan FGD Pemanfaatan Ruang adalah dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kepada Pemerintah kabupaten terhadap indikasi pelanggaran pemanfataan ruang khususnya di Kabupaten Paser, dan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).

Adapun tujuannya adalah untuk pencegahan secara umum dan   konsultasi sebagai langkah awal  penertiban   terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, dan kegiatan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan baik melalui FGD, mupun proses validasi, klarifikasi terhadap pemanfataan tata ruang . Adapun target pelaksanaan FGD yang kedua ini adalah untuk menetapkan dan menyepakati titik lokasi terhadap indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang menjadi indikasi pelanggaran pemanfaatn ruang,”papar   Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda.(mar)