Komnas HAM Minta Presiden Jokowi Hentikan Kasus Habib Rizieq
JAKARTA - Komisioner
Komnas HAM Natalius Pigai berharap Presiden Joko Widodo memberikan
pernyataan untuk menghentikan kasus dugaan konten porno yang menyeret
pemimpin besar Front Pembela Islam Rizieq Sihab serta makar yang
dituduhkan kepada Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad
Al-Khaththath.
Menurut Pigai, dua kasus tersebut telah membuat kegaduhan nasional dan
menghambat kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tinggal
1,5 tahun lagi.
"Nawacita akan terganggu kalau terus menerus dibiarkan. Presiden harus
mengambil alih, memutus mata rantai kegaduhan ini," ujar Pigai di kantor
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka
Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/7).
Lebih lanjut Pigai menjelaskan, kasus yang menyeret ulama dan aktivis
muslim bukan sekedar persoalan hukum. Dalam catatannya, kedua kasus
tersebut sudah memasuki aspek yang lebih serius yakni terganggunya
keharmonisan sosial serta fragmentasi sosial.
Bahkan sambung Pigai, kasus tersebut juga hampir mengganggu integrasi nasional.
"Datanya nanti akan dikeluarkan saat rekomendasi tapi masih lama karena kita menunggu ada progres untuk menyelesaikan itu dari pemerintah. Jadi tidak bisa Komnas HAM mengeluarkan data aspek material terkait hasil penyelidikan," terangnya.
Di kesempatan yang sama, rekan Pigai di Komnas HAM, Hafid Abbas menjelaskan bahwa dalam pertemuan tertutup itu sejumlah perwakilan belum bisa memberikan rekomendasi. Meski demikian, pihaknya berharap usulan Komnas HAM bisa menjadi keputusan Presiden Jokowi.
"Kita juga berharap ini panjang. Mereka akan menunggu presiden mengambil keputusan," ujar Hafid.
Pigai bersama dua komisioner Komnas HAM, Hafid dan Siane Indriani menyambangi kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham Wiranto untuk membicarakan hasil mediasi komisi pegiat HAM itu dengan tim advokat muslim.
Menko Polhukam tak hadir, hanya diwakili Sesmenko Yayat Sudrajat serta perwakilan dari kepolisian, kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM.
http://www.sinarrakyat.com
Bahkan sambung Pigai, kasus tersebut juga hampir mengganggu integrasi nasional.
"Datanya nanti akan dikeluarkan saat rekomendasi tapi masih lama karena kita menunggu ada progres untuk menyelesaikan itu dari pemerintah. Jadi tidak bisa Komnas HAM mengeluarkan data aspek material terkait hasil penyelidikan," terangnya.
Di kesempatan yang sama, rekan Pigai di Komnas HAM, Hafid Abbas menjelaskan bahwa dalam pertemuan tertutup itu sejumlah perwakilan belum bisa memberikan rekomendasi. Meski demikian, pihaknya berharap usulan Komnas HAM bisa menjadi keputusan Presiden Jokowi.
"Kita juga berharap ini panjang. Mereka akan menunggu presiden mengambil keputusan," ujar Hafid.
Pigai bersama dua komisioner Komnas HAM, Hafid dan Siane Indriani menyambangi kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham Wiranto untuk membicarakan hasil mediasi komisi pegiat HAM itu dengan tim advokat muslim.
Menko Polhukam tak hadir, hanya diwakili Sesmenko Yayat Sudrajat serta perwakilan dari kepolisian, kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM.
http://www.sinarrakyat.com
