Sebelum Ada Regulasi, Konservasi Penyu di Pulau Blambangan Berau Diserahkan ke MALIPE

img

suasana pertemuan.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB- Sambil menunggu kepastian regulasi atau payung hukum yang syah, untuk sementara waktu pengelolaan konservasi penyu di Pulau Blambangan kepada MALIPE local.

Keputusan itu diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada rapat audiensi yang digelar di Ruang Kakaban, Kantor Bupati Berau, Rabu (02/2).

Potensi Pulau Blambangan, Kecamatan Maratua, sebagai tempat penangkaran penyu menjadi atensi dari pemerintah daerah. Sebab, pulau seluas 22 hektare itu sama sekali tidak ada penghuninya dan berada di gugus pulau terluar.

Beraneka ragam penyu, mulai dari penyu hijau hingga penyu sisik selalu menghampiri dan bertelur. Bahkan, di Bulan November bisa mencapai 50 ekor lebih.

Dengan daya tarik itu, pemerintah daerah berniat untuk menjadikan Blambangan sebagai salah satu tempat konservasi sekaligus sektor wisata.

Melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Berau, pengelolaannya kini harus ditata supaya dapat terjaga.

Kepala Dinas Perikanan, Tenteram Rahayu, mengatakan, sejak 2019 marak pencurian penyu di Pulau Blambangan. Sehingga, pihaknya menyetujui pengelolaan bersama Yayasan Penyu Indonesia (YPI) sampai 2020, atas rekomendasi Balai Pengelelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur.

"Itu karena YPI juga terlibat kontrak perjanjian kinerja dengan keduanya sampai 2023. Tetapi, dengan pemerintah daerah itu sudah berakhir tahun 2020 kemarin," tuturnya.

Ditambahkan Tenteram, Yayasan Penyu Indonesia (YPI) sudah berhenti menjadi pengelola koservasi. Sebagai gantinya, Dinas Perikanan merekomendasikan keterlibatan putra daerah sebagai pemegang amanah. Itu karena pemerintah daerah punya kewenangan dalam mengelola kawasan itu. Dengan mengharapkan LSM yang diisi oleh lokal, pihaknya akan menyurati DKP Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Pulau Blambangan ini wewenang Pusat, itu tercantum dalam Kepres 6/2017, tetapi untuk rekomendasi pengelolaannya pemda juga mempunyai wewenang untuk mengangkat putra lokal," terangnya.

Menanggapi hal itu, saat hadir audiensi Bupati Berau, Sri Juniarsih angkat suara.

Menurutnya, pengelolaan pulau yang menjadi penangkaran penyu itu memang waktunya dipegang oleh anak-anak Bumi Batiwakkal. Sebagai evaluasi untuk meminimalisir kekurangan yang telah ditinggalkan oleh pengelola sebelumnya. Kesepakatan sementara pun ditentukan oleh orang nomor satu di Berau itu untuk melibatkan MALIPE (Maratua Peduli Penyu) yang anggotanya terdiri dari masyarakat kampung di Kecamatan Maratua.

"Sementara waktu kami serahkan ke MALIPE sebagai penanggung jawab pengelola konservasi, di Blambangan, bukan hanya itu saja tetapi juga di gugus kepulauan lainnya," ucapnya.

Tentunya harus ada regulasi yang sah untuk mengatur dan mengikat prosedur. Namun, memang sebagai kepala daerah Bupati harus bertindakuntuk itu diharapkan  Dinas Perikanan segera berkoordinasi kepada BPSPL Pontianak dan DKP Provinsi dalam waktu dekat.

"MALIPE memang belum memiliki kekuatan secara hukum, tapi sekarang yang harus kita pikirkan adalah satu hari saja kampung tersebut tidak dijaga maka terjadi penjarahan besar oleh orang yang tidak bertagung jawab untuk kepentingan pribadi, itu yang harus kita hindari," tegasnya. (sep)