Kejari Sangatta Segera Gelar Perkara Kasus Korupsi Distanak

img

SANGATTA- Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta, akan segera menggelar (gelar perkara) kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Timur, yang termasuk di dalamnya percetakan sawah yang melibatkan 28 kelompok tani, kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, pada Rabu (22/2) pekan depan.

Demikian diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Sangatta, Mulyadi didampingi Kasi Pudsus, Regie Komara.

Kepada wartawan ia mengatakan, gelar kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutim di BPKP Kaltim pada pekan depan nanti dilakukan karena sesuai arahan dari pihak BPKP yang meminta agar dalam kasus dugaan korupsi tersebut semua kelompok tani yang berjumlah 28 kelompok ini diperiksa.

“Termasuk menyertakan dokumen-dokumen hasil sitaan yang berkaitan dengan kegiatan pencetakan sawah dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian di Distanak Kutim yang akhirnya menjerat tersangka BJ, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).”

Ditambahkan Regie, selain menggelar kasus dugaan korupsi cetak sawah di BPKP Kaltim, pihaknya juga akan melakukan ekspos perkara di Kementrian Pertanian (Kementan) pusat. Pihak Kementan akan dijadikan saksi ahli dalam hal kasus percetakan sawah ini. Terlebih anggaran percetakan sawah yang masuk dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian di Distanak Kutim ini juga berasal dari mata anggaran di Kementan pusat.

Seperti yang pernah diberikan, tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Sangatta, Selasa (31/1), menggeledah Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutim, untuk mencari dokumen dan bukti-bukti penguat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi percetakan sawah yang masuk dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian di Distanak Kutim, pagu anggaran Rp 11,3 miliar di tahun 2014. Dugaan sementara, akibat tindak pidana korupsi percetakan sawah ini membuat negara rugi sebesar Rp 4 miliar.(nda-poskotakaltimnews.com)