Pengukuhan PAW DP Korpri Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA-Setelah pengukuhan Sunggono sebagai  PAW DP Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2021-2026.  Sekretaris Daerah  Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan  beberapa pesan untuk   dapat diperhatikan dan dilaksanakan  oleh seluruh apartur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Pesan  penting  yang disampaikan Setdaprov Kaltim Sri Wahyuni  pertama  sebagai ASN wajib hati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan birokrasi atau menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Hal itu disampaikan, karena di lingkungan pemerintahan sudah banyak terlihat oknum ASN terlibat dalam kasus hukum. Sehingga DP Korpri berhak membantu dalam penanganan proses tersebut.

Kedua, unsur DP Korpri saat ini bukan hanya dari ASN tetapi dari pegawai P3K. Karena itu, Sekretariat Korpri sekarang telah bisa diwarnai dengan keberadaan P3K. Dengan begitu, adanya rekrutmen P3K dapat meningkatkan daya saing. Apalagi, rekrutmen P3K sudah menggunakan standar yang lebih baik. Karena itu, keberadaan P3K diharapkan tidak membuat daya saing ASN melemah.

“Kedua pesan ini penting dipahami bersama, agar ASN saling mengingatkan, terutama bagi para Pengurus DP Korpri,” pesan Sri Wahyuni ketika pengukuhan PAW DP Korpri Kukar di Kantor Bappeda Kukar, Kamis 25 Mei 2023.

Selanjutnya, yang ketiga, terakhir Sri berpesan agar melek digitalisasi. Ada empat tematik vokasi yang dipesankan Kemenpan RB. Yaitu, tematik birokrasi, tematik untuk mengetahui tingkat kemiskinan, tematik untuk mengetahui potensi daerah, tematik digitalisasi pemerintahan dan pengembangan pemanfaatan produk lokal di daerah masing-masing atau selalu bangga buatan dalam negeri.

“Kami berharap ASN Kukar mampu menggerakan produk-produk lokal di daerah dengan memanfaatkan reformasi birokrasi,” pesannya.

Selain itu, sesuai pesan Kemenpan RB dan Kemendagri RI, agar seluruh ASN untuk pamiliar dengan sosial media. Artinya, agar seluruh ASN memiliki kepekaan terhadap perkembangan informasi pembangunan daerah. Dengan begitu, ASN dapat bekerja secara professional dalam menyikapi kritikan publik.

“Untuk itu, jangan terjebak dengan informasi-informasi yang kurang baik, sehingga ASN bisa merespon dengan baik,” jelasnya.(mar)