POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR : Penanganan masalah stunting saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Agar mencapai target angka stunting di bawah 16 pesen, Pemkab mengelontorkan dana senilai Rp170 miliar melalu APBD-P 2023.

Bahkan sebelumnya Wakil Bupati, Rendi Solihin mengatakan, Kabupaten Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp358 miliar pada tahun 2024. Dimana dana tersebut khusus untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting.

Angka stunting saat ini sekitar 16 persen, dan Pemkab Kukar optimis bahwa angka stunting bisa ditekan hingga 10 persen.  Karena itu berbagai strategi atau upaya dilakukan pemerintah daerah, diantaranya kolaborasi lintas sektoral.

"Jadi penanganan stunting di Kukar tidak hanya Dinkes saja, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turu terlibat dalam penanganan stunting," kata Martina Yulianti Kepala Dinas Kesehatan Kukar kepada Poskotakaltimnews usai rembuk stunting, di Bappeda Kukar, Kamis (9/11/2023).

Kadinkes yang sering disapa Yuli itu menyebutkan, OPD yang terlibat dalam penanganan stunting diantaranya, Dinas Perumaham dan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya.

"Contoh Dinas Perkim terlibat dalam mendukung lingkungan yang bersih, dengan memberikan bantuan sanitasi dan lainnya,"

Menurut Yuli, penanganan stunting 2023 ini telah berjalan maksimal. Dari data yang ada bahwa Kukar prevalensinya stunting sekitar 16 persen, sementara target nasional 14 persen

"Stunting di Kukar alami penurunan selama 2023 ini, tapi ada sejumlah wilayah yang dinilai rawan stunting diantaranya, Kecamatan Samboja, Loa Kulu, Loa Janan," ungkapnya.

Dirinya berharap, seluruh pihak dapat berkolaborasi dengan baik. Agar permasalahan stunting di Kukar dapat ditangani dengan tepat dan baik. (adv/riz)