Dukung Pencabutan Ijin Perusahaan Sawit Bermasalah di Kukar

img

TENGGARONG, Proses perjuangan ribuan karyawan PT Kalpataru untuk mendapatkan hak haknya berupa gaji yang selama 7 bulan belum dibayarkan oleh manajemen perusahaa, disikapi serius DPRD Kukar.

Anggota DPRD yang sangat getol untuk memperjuangkan kepentingan karyawan PT Kalpataru adalah  Wakil Ketua DPRD Kukar Supriyadi asal Partai Amanat Nasional (PAN).

“Kami sangat konsen untuk memperjuang kepentingan karyawan PT Kalpataru. Sangat miris sekali sudah 7 bulan mereka belum menerima gaji, sampai sampai asset asset mereka jual untuk bertahap hidup,dan  menyekolahkan anak,”kata Supriyadi.

Pada 1 November 2017 lalu, pihaknya bersama para kepala OPD Kukar telah mengkonsultasikan ke PN (Pengadilan Negeri) Tenggarong, bersama pula dengan perwakilan karyawan. Intinya adalah mengajukan gugatan ke PN supaya asset perusahaan bisa dijual untuk membayar gaji para karyawan.

“Untuk masalah ijin, oleh eksekutif akan dievaluasi sampai Desember 2017 mendatang, itu berdasar pertimbangan masalah Amdal, ketenagakerjaan dan penelataran lahan yang belum digarap oleh perusahaan. Kami mendukung jika memang melanggar aturan ijin dicabut,” katanya.

Seperti diketahui bahwa tuntutan gaji karyawan PT Kalpataru mencapai angka Rp55 miliar. Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan untuk sekitar 1500 karyawan.awi/poskotakaltimnews.com