Anggota DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Program Sertifikasi Guru
Oleh Admin2 menit baca1.359 dibaca
Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin.
POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Kalimantan Timur (Kaltim) kembali dihadapkan pada isu besar terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Salehuddin, menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program sertifikasi guru yang belum memberikan dampak signifikan, terutama bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil.
Salehuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap keluhan para guru yang sudah berlangsung bertahun-tahun mengenai ketidakmerataan manfaat dari sertifikasi tersebut.
Meskipun program ini telah berjalan selama lebih dari satu dekade, kenyataannya, banyak guru di wilayah terpencil yang masih belum merasakan manfaat yang dijanjikan, baik dari sisi kesejahteraan maupun peningkatan kualitas pengajaran.
"Program sertifikasi seharusnya menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru, namun kenyataannya banyak guru di daerah jauh yang tidak merasakan manfaatnya secara langsung," ujar Salehuddin, Selasa (13/5/2025).
Ia menambahkan bahwa meskipun program ini sudah lama berjalan, implementasinya masih jauh dari harapan dan belum memberikan dampak yang merata.
Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi oleh guru-guru di daerah terpencil, yang sering kali harus bekerja dengan keterbatasan fasilitas dan menghadapi ketidakpastian administratif. Sertifikasi, yang semestinya menjadi penghargaan bagi para pengajar, justru terlambat dan tidak merata.
Salehuddin juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada ketidakadilan dalam pelaksanaan program sertifikasi. Hal ini menghambat distribusi kesejahteraan yang seharusnya dinikmati oleh semua guru, terlepas dari lokasi mereka mengajar.
Dalam menghadapi masalah ini, Salehuddin mendorong perlunya adanya reformasi dalam sistem sertifikasi guru. Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan distribusi kesejahteraan guru yang lebih adil dan merata.
"Sertifikasi guru seharusnya bisa menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan pada akhirnya kualitas pendidikan. Kita tidak bisa membiarkan guru terus berjuang tanpa pengakuan yang layak," tuturnya.
Isu ketimpangan ini kini menjadi sorotan penting bagi masa depan pendidikan di Kaltim, dengan harapan agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan sistem sertifikasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh tenaga pendidik. (ADV/DPRDKALTIM)
