Didesak Buka DPA Minimal 50 Persen, Sekda Kukar Sebut Pemkab Utamakan Kemampuan Fiskal
Sekda Kukar, Sunggono. (Kriz)
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Desakan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) agar pemerintah daerah segera membuka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) minimal 50 persen pada Tahun Anggaran 2026 mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Ia menegaskan bahwa
pemerintah daerah tetap mengutamakan kemampuan fiskal sebagai dasar dalam
menentukan pembukaan DPA dan pelaksanaan program pembangunan.
Menurut Sunggono,
kebijakan terkait penggunaan anggaran telah mendapat arahan langsung dari Bupati
Kukar.
Pemerintah daerah diminta
memastikan setiap kegiatan yang dijalankan benar-benar didukung oleh kemampuan
keuangan yang tersedia sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Pak Bupati mengarahkan
kepada kami, kita itu sekarang dengan pengelolaan keuangan daerah berbasis
anggaran yang kita miliki,” ujarnya ketika di temui di kantor Bupati Kukar pada
Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, prinsip
kehati-hatian menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, lanjutnya,
pemerintah tidak ingin terburu-buru membuka seluruh kegiatan apabila kondisi
fiskal belum sepenuhnya memungkinkan.
“Jangan sampai ada utang
di akhir tahun, kemudian jangan sampai ada kegiatan yang tidak bisa dipenuhi,”
tegasnya.
Sunggono mengakui terdapat
sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian DPRD dan diharapkan segera berjalan
untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
Namun demikian, pemerintah
daerah harus memastikan seluruh program yang dilaksanakan memiliki dukungan
anggaran yang memadai.
Ia menilai percepatan
pelaksanaan program memang penting, tetapi harus dibarengi dengan pengelolaan
keuangan yang sehat.
Dengan begitu, pembangunan
dapat berjalan tanpa meninggalkan beban keuangan bagi pemerintah daerah di
akhir tahun anggaran.
“Dalam konteks itu ada
kepentingan, ada kegiatan yang juga menjadi atensi bapak-bapak kita di DPRD,”
kata dia.
Ia memastikan kebutuhan
masyarakat dan dunia usaha tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Intinya nanti ada uang
masuk, masyarakat dan teman-teman yang berusaha juga bisa merasakan
manfaatnya,” pungkasnya. (kriz)