Didesak Buka DPA Minimal 50 Persen, Sekda Kukar Sebut Pemkab Utamakan Kemampuan Fiskal

img

Sekda Kukar, Sunggono. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Desakan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) agar pemerintah daerah segera membuka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) minimal 50 persen pada Tahun Anggaran 2026 mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengutamakan kemampuan fiskal sebagai dasar dalam menentukan pembukaan DPA dan pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Sunggono, kebijakan terkait penggunaan anggaran telah mendapat arahan langsung dari Bupati Kukar.

Pemerintah daerah diminta memastikan setiap kegiatan yang dijalankan benar-benar didukung oleh kemampuan keuangan yang tersedia sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pak Bupati mengarahkan kepada kami, kita itu sekarang dengan pengelolaan keuangan daerah berbasis anggaran yang kita miliki,” ujarnya ketika di temui di kantor Bupati Kukar pada Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, prinsip kehati-hatian menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak ingin terburu-buru membuka seluruh kegiatan apabila kondisi fiskal belum sepenuhnya memungkinkan.

“Jangan sampai ada utang di akhir tahun, kemudian jangan sampai ada kegiatan yang tidak bisa dipenuhi,” tegasnya.

Sunggono mengakui terdapat sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian DPRD dan diharapkan segera berjalan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Namun demikian, pemerintah daerah harus memastikan seluruh program yang dilaksanakan memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Ia menilai percepatan pelaksanaan program memang penting, tetapi harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang sehat.

Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan tanpa meninggalkan beban keuangan bagi pemerintah daerah di akhir tahun anggaran.

“Dalam konteks itu ada kepentingan, ada kegiatan yang juga menjadi atensi bapak-bapak kita di DPRD,” kata dia.

Ia memastikan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Intinya nanti ada uang masuk, masyarakat dan teman-teman yang berusaha juga bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (kriz)