Perkuat Akses Air Bersih melalui Program Dedikasi Permukiman Idaman Terbaik
Oleh Admin4 menit baca336 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat akses air bersih bagi masyarakat melalui Program Dedikasi Permukiman Idaman Terbaik.
Upaya ini dilakukan melalui peningkatan fasilitas penyediaan air bersih, penguatan pengelolaan berbasis masyarakat, serta kolaborasi dengan PDAM untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal.
Program tersebut merupakan bagian dari Misi ke-5 Kukar Idaman Terbaik, yakni mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
Penyediaan air bersih menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah sekaligus bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi.
“Bahkan, ketika berbicara terkait air bersih, hal tersebut merupakan program SPM yang kedudukannya berada di atas program dedikasi. Jadi, kebutuhan akan sanitasi, termasuk air bersih, merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah,” ujarnya saat ditemui di kantor Bupati pada Rabu (28/10/2026).
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Pemkab Kukar menerapkan tiga strategi, yakni mengoptimalkan layanan PDAM, memberikan bantuan melalui pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas air bersih.
Strategi berbasis masyarakat menjadi salah satu alternatif bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan PDAM.
Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
“Pasalnya, tidak semua wilayah kita dapat dijangkau oleh layanan PDAM. Bagi daerah-daerah yang belum dapat dijangkau PDAM, pendekatan yang kita gunakan adalah melalui PAMSIMAS dengan melibatkan masyarakat,” kata dia.
Ia mengakui, cakupan ketersediaan air bersih di Kukar saat ini masih berada di kisaran 60 persen, belum mencapai 70 persen. Sementara, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) masih mencapai 48 persen.
“Hal-hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Dalam era pemerintahan kami, penanganan persoalan ini menjadi bagian dari prioritas yang harus kami tuntaskan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, M. Aidil, mengatakan pengembangan layanan air bersih tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sarana tersebut secara mandiri.
Ia menyebutkan, sekitar 50 titik fasilitas penyediaan air bersih telah dibangun sejak 2020.
Pada tahun ini, peningkatan dilakukan di sejumlah kecamatan, di antaranya Samboja, Muara Jawa, dan Anggana, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta konektivitas layanan.
Untuk menjaga kualitas air, Disperkim bekerja sama dengan PDAM dalam memberikan pelatihan kepada kelompok pengelola.
Pelatihan tersebut mencakup pengoperasian fasilitas, proses pengolahan air, serta penggunaan bahan kimia secara tepat agar kualitas air tetap terjaga dan keluhan masyarakat terkait air keruh dapat dikurangi.
“Selain peningkatan teknis dan operasional, kami juga akan melakukan pemberdayaan terhadap para penerima manfaat yang mengelola fasilitas tersebut. Artinya, kami ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola fasilitas air bersih secara mandiri, karena wilayah tersebut berada di luar jangkauan PDAM,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tantangan penyediaan air bersih di wilayah perairan laut berbeda dengan kawasan yang memiliki sumber air dan fasilitas pengolahan sendiri.
Di Sepatin, misalnya, fasilitas yang tersedia berupa penampungan air atau reservoir.
Disperkim berencana melakukan uji coba kembali untuk memastikan jaringan pipa menuju rumah warga berfungsi dengan baik, termasuk memeriksa kemungkinan kebocoran akibat pengaruh lingkungan laut.
Berbeda dengan Tanjung Baru yang memiliki fasilitas pengolahan air, penyediaan air di Sepatin direncanakan melalui pembelian air dari BUMDes Kutai Lama atau BUMDes setempat.
Air tersebut kemudian diangkut dan ditampung di reservoir sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
Fasilitas penampungan air juga telah tersedia di tiga desa laut di Kecamatan Anggana, masing-masing dengan kapasitas sekitar 10.000 liter.
Fasilitas tersebut sebelumnya telah diuji coba, tetapi pengoperasiannya masih membutuhkan dukungan biaya agar pelayanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurutnya, biaya pengangkutan air menjadi salah satu kendala utama di kawasan perairan.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, biaya pengangkutan menggunakan kapal dapat mencapai sekitar Rp10 juta untuk sekali perjalanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disperkim akan melihat peluang dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sekaligus membahas skema pembiayaan bersama pemerintah desa dan masyarakat.
Penetapan tarif berdasarkan pemakaian air melalui meteran juga dapat menjadi pilihan untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas.
“Tarif air nantinya dapat dibicarakan bersama masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah desa. Misalnya, tarif ditetapkan sebesar Rp5.000 atau Rp6.000, sesuai kesepakatan bersama dan hasil perhitungan biaya operasional. Tujuannya agar biaya pengelolaan dapat tertutupi sehingga desa tidak terus-menerus mengalami kerugian dalam penyediaan air bersih,” ungkapnya.
Ia menyebut, penggunaan sumur bor belum menjadi pilihan utama karena sejumlah fasilitas serupa yang dibangun pemerintah provinsi maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) memiliki keterbatasan masa operasional.
Karena itu, pemanfaatan air permukaan masih lebih diutamakan selama memungkinkan.
“Khusus untuk wilayah Anggana yang berada di kawasan perairan dan dikelilingi laut, sistem yang digunakan bukan berupa instalasi pengolahan air, melainkan penampungan dan pendistribusian air yang sudah siap digunakan. Air akan ditampung terlebih dahulu, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui jaringan pipa,” pungkasnya. (Adv/Kriz)
