Pangkas Kerumitan Birokrasi, Bupati Sri Juniarsih Libatkan RT untuk Permudah Pengurusan Akta Kematian
Oleh Admin3 menit baca236 dibaca
BERAU, POSKOTAKALTIMNEWS : Mengurus dokumen kependudukan setelah kehilangan anggota keluarga kerap menjadi pekerjaan tambahan yang harus dihadapi masyarakat di tengah suasana duka. Belum lagi dengan masyarakat yang belum terbiasa dengan urusan administrasi dan birokrasi pemerintahan terkadang membuatnya menjadi merasa kesulitan dan menyita waktu.
Hal yang demikian menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Melalui inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah daerah kini berupaya memangkas kerumitan pengurusan akta kematian dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai penghubung langsung antara masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Inovasi tersebut dikemas dalam Program Peningkatan Pelayanan Akta Kematian Terpadu Bersama Rukun Tetangga atau PLAKAT RT.
Program ini resmi diluncurkan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam kegiatan yang digelar Disdukcapil Berau di lantai II kantor Disdukcapil, Rabu (11/11/2026).
Peluncuran tersebut diikuti seluruh lurah dan ketua RT se-Kabupaten Berau. Keterlibatan perangkat lingkungan ini diharapkan mampu memperpendek jarak pelayanan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk memulai proses pengurusan dokumen.
Bagi keluarga yang sedang berduka, kemudahan tersebut tentu menjadi hal penting. Sebab, setelah kehilangan anggota keluarga, masih terdapat berbagai urusan administratif yang harus diselesaikan. Mulai dari pembaruan data kependudukan hingga kebutuhan dokumen untuk keperluan administrasi lainnya.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, pengurusan akta kematian semestinya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah. Pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan warga.
"Pengurusan akta kematian harus lebih sederhana dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat," ujarnya.
Pelibatan RT merupakan langkah strategis karena pengurus lingkungan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Mereka lebih mengetahui kondisi warga sekaligus menjadi pihak pertama yang dapat membantu menyampaikan informasi mengenai kebutuhan administrasi kependudukan.
“Melalui PLAKAT RT, pengurus RT diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan di lingkungan masing-masing, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan Disdukcapil dalam proses pengurusan akta kematian,” katanya.
Dengan pola pelayanan tersebut, pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah tanpa harus menghadapi prosedur yang membingungkan. Namun, kemudahan yang dijanjikan melalui inovasi ini tentu tidak cukup berhenti pada peluncuran program.
Kesiapan seluruh pengurus RT menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaannya. Pemahaman mengenai persyaratan dokumen, alur pengurusan, serta mekanisme koordinasi dengan Disdukcapil harus benar-benar dipastikan.
“Sebab, apabila informasi yang diterima masyarakat tidak seragam, tujuan memangkas birokrasi justru berpotensi tidak tercapai. Karena itu, sosialisasi secara menyeluruh dan evaluasi berkala menjadi hal penting. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap RT memahami perannya sehingga masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat ketika membutuhkan pelayanan,” ujarnya lagi.
Sri Juniarsih pun mengingatkan agar program tersebut tidak hanya ramai saat diluncurkan, tetapi benar-benar dijalankan dan diketahui masyarakat luas.
"Jangan hanya diluncurkan, tetapi masyarakat harus tahu cara memanfaatkannya," tegasnya.
Di tengah upaya mendekatkan pelayanan melalui lingkungan RT, Pemkab Berau juga mulai memperluas akses komunikasi dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya melalui program Instagram Live bertajuk Pak Capil Tanya Dong.
Program tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun mencari informasi seputar administrasi kependudukan secara langsung kepada Disdukcapil.
Kehadiran layanan digital ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa harus selalu mendatangi kantor pelayanan. Dengan demikian, akses komunikasi antara pemerintah dan warga dapat berlangsung lebih mudah dan fleksibel. (sep/FN)
