Lima Raperda Kukar Dimatangkan, DPRD Pastikan Regulasi Beri Manfaat bagi Daerah
Oleh Admin2 menit baca220 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna memastikan regulasi yang nantinya ditetapkan mampu memberikan manfaat bagi daerah, baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat landasan hukum, maupun meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa lima Raperda tersebut telah memasuki tahap akhir pembahasan oleh masing-masing Panitia Khusus (Pansus).
Melalui konsultasi publik, DPRD ingin membuka ruang diskusi agar substansi aturan yang disusun dapat disempurnakan sebelum masuk tahapan berikutnya.
"Lima Raperda ini sangat dibutuhkan oleh daerah. Harapan kita, semuanya bisa segera diselesaikan karena memang regulasi ini nantinya harus memberikan manfaat bagi Kukar, termasuk dalam meningkatkan PAD," ujarnya.
Dalam proses penyempurnaan, DPRD Kukar turut melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk memberikan paparan mengenai ketentuan penyusunan hukum pidana dalam Peraturan Daerah.
Hal ini berkaitan dengan pentingnya ketepatan perumusan sanksi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, masukan dari kejaksaan dibutuhkan untuk memperkuat aspek hukum dalam setiap Raperda, khususnya regulasi yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
"Teman-teman dari kejaksaan tentu lebih memahami aspek hukum dan perumusan ketentuan pidana. Karena itu, kami melibatkan mereka sebagai narasumber agar Perda yang memuat sanksi pidana bisa lebih sempurna," jelasnya.
Selain kejaksaan, DPRD juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar.
Keterlibatan perangkat daerah tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan Perda setelah regulasi ditetapkan.
Ia menilai, keberadaan regulasi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang berjalan di lapangan.
Ia menyinggung masih adanya Perda yang belum diterapkan secara optimal, sehingga pelanggaran terhadap aturan daerah belum sepenuhnya ditindak.
"Jangan sampai Perda sudah disahkan, tetapi tidak ada pengawasan dan penegakan. Satpol PP harus memahami aturan yang dibuat sejak awal, sehingga ketika sudah menjadi Perda, mereka bisa menjalankan fungsinya secara maksimal," ungkapnya.
Setelah konsultasi publik, masing-masing Pansus akan melanjutkan finalisasi draf Raperda.
Selanjutnya, dokumen tersebut dikirim ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan koreksi dan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
DPRD Kukar menargetkan seluruh proses tersebut rampung pada Desember 2026.
Dengan demikian, lima Raperda diharapkan memperoleh persetujuan sebelum tahun anggaran berakhir.
"Kita harapkan tahapan ini bisa selesai pada Desember 2026. Setelah dikoreksi dan dikembalikan dari provinsi, barulah kita sahkan menjadi Perda," tutupnya. (Adv/Kriz)




