Pj Gubernur : Antisipasi Potensi Konflik Pilkada Diwilayah Kaltim

img

POSKOTAKALTIMNEWS,SAMARINDA : Langkah cepat diambil Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam mengantisipasi potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di wilayah Kaltim.

Rabu, 30 Oktober 2024, Pj Gubernur Akmal Malik memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan 2 Pasangan Calon (Paslon) atau Head to Head. Rakor ini digelar secara daring, dan diikuti unsur Penjabat Sementara Bupati, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dari Kabupaten Paser, Kutai Timur dan Berau.

“Jadi sudah dilakukan identifikasi awal untuk mengantisipasi terjadinya gesekan-gesekan khususnya pada kampanye akbar oleh dua paslon. Yaitu pada tanggal 23 November 2024. Jika tidak ada kampanye akbar, itu lebih baik. Tapi jika ada maka dimohon kepada KPU, pemda dan aparat keamanan harus bisa memastikan tidak ada kampanye akbar dari dua paslon pada satu titik lokasi yang sama. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antara pendukung paslon,” kata Akmal Malik.

Pj Gubernur Akmal mengungkapkan merujuk pada kampanye akbar yang akan dilakukan paslon kepala daerah di Provinsi Kaltim, dimana kedua paslon mengajukan titik lokasi yang sama, yaitu di Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda.

“Lebih baik mengambil keputusan yang tidak disenangi oleh masing-masing paslon, daripada nanti masyarakat yang terkena dampaknya. Karena pada kampanye akbar biasanya mengerahkan massa secara besar-besaran dan tentu saja dibarengi dengan fanatisme yang berlebihan. Ini merupakan pilkada serentak pertama di Indonesia, akan sulit kita mengerahkan aparat keamanan tambahan baik dari TNI maupun Polri, jika terjadi konflik atau gesekan antara pendukung paslon di kampanye akbar yang waktunya bersamaan,” ungkapnya.

Merespon hal tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini meminta kepada pengelola Gelora Kadrie Oening untuk mengatur jadwal kampanye akbar paslon kepala daerah agar tidak bersamaan. Tentunya berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu Provinsi Kaltim.

“Split waktunya, split tempatnya sejauh-jauhnya, untuk menjaga pelaksanaan Pilkada serentak ini berjalan dengan baik,” tegas Akmal Malik, yang juga meminta hal yang sama kepada jajaran Pemkab dan Forkopimda Paser, Kutai Timur dan Berau.

“Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga demokrasi di Kaltim berjalan dengan baik. Mari kita jaga Kaltim tetap aman dan kondusif,” pungkas Akmal

Dari laporan yang disampaikan oleh Pjs Bupati, Kapolres, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser, Berau dan Kutai Timur, persiapan jelang pelaksanaan pilkada serentak berjalan baik dan lancar. (mar).