Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor bersama perwakilan guru di Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSKAP) hanya berlaku bagi sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kukar. Kebijakan ini tidak mencakup sekolah di bawah Kementerian Agama.

“Sekolah di bawah Kementerian Agama tidak termasuk penerima. Bantuan ini khusus untuk PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta yang berada di bawah Disdikbud Kukar,” jelas Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, pada Minggu (28/9/2025).

Ia menerangkan, dasar hukum program ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kukar Nomor 35 Tahun 2025, perubahan atas Perbup Nomor 24 Tahun 2024, serta Surat Keputusan Bupati Nomor 253 yang menetapkan besaran alokasi dana BOSKAP.

Adapun realisasi pencairan dilakukan dalam dua tahap. Sekolah negeri telah lebih dulu menerima dana pada akhir September, sementara sekolah swasta baru akan mendapatkan pencairan setelah dokumen perubahan anggaran tersedia.

“Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp61,24 miliar, dengan rincian Rp36,9 miliar untuk sekolah negeri dan Rp24 miliar untuk swasta,” paparnya.

Jumlah penerima BOSKAP tercatat sebanyak 42.161 siswa di Kukar. Dari angka tersebut, 23.321 siswa berasal dari sekolah negeri dan 18.860 dari sekolah swasta.

“Besaran bantuannya Rp1,8 juta untuk SMP, Rp1,5 juta untuk SD, dan Rp1,2 juta untuk PAUD, semuanya dipotong pajak,” tambah Thauhid.

Menurutnya, BOSKAP menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata. Ia menekankan bahwa mekanisme pencairan telah disesuaikan agar tepat sasaran dan transparan.

Thauhid berharap sekolah dapat memanfaatkan dana ini sesuai peruntukan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik dan orang tua.

“Bantuan ini adalah hak siswa. Tugas kita memastikan pengelolaannya sesuai aturan agar pendidikan di Kukar semakin berkualitas,” tutupnya.(ADV)