Pahami Aturan Baru Haji dan Umrah, ASN Kukar Diharapkan Bantu Edukasi Masyarakat
Oleh Admin2 menit baca283 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemahaman terhadap aturan terbaru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu diperluas hingga ke tengah masyarakat.
Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan turut berperan menyampaikan informasi yang benar, khususnya mengenai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, usai membuka Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2025 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembahasan bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kukar.
Dari pembahasan tersebut, diketahui masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat dalam memahami sejumlah ketentuan yang diatur dalam regulasi terbaru.
"Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi dari undang-undang ini. Oleh karena itu, beliau merasa perlu untuk melaksanakan sosialisasi kembali, khususnya menyasar kalangan ASN," ujarnya.
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis dalam membantu menyebarluaskan informasi karena jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah Kukar.
Dengan pemahaman yang baik, ASN diharapkan dapat menjadi perpanjangan informasi pemerintah sekaligus membantu masyarakat memahami aturan penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih sederhana.
"Jumlah ASN di Kukar ini kan sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah. Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut," ungkapnya.
Ia menyebut terdapat sejumlah perubahan penting dalam regulasi tersebut, salah satunya menyangkut penguatan kelembagaan melalui penataan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, keberadaan kementerian tersendiri menjadi bagian dari pembaruan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, sehingga pengelolaannya dapat berjalan lebih fokus, profesional, dan akuntabel.
"Terbentuknya kementerian tersendiri ini merupakan bagian dari komitmen pembaruan dari Pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin memastikan bahwa pengelolaan haji dan umrah dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, profesional, dan fokus," jelasnya.
Selain penguatan kelembagaan, regulasi tersebut juga memuat perhatian terhadap pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah tersebut dinilai cukup luas, sehingga manfaatnya diharapkan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan jamaah, tetapi juga dapat melibatkan perbankan syariah, pelaku usaha lokal, penyedia logistik hingga UMKM di daerah.
Aspek lain yang turut menjadi perhatian ialah pengaturan masa tunggu atau waiting list serta tata kelola keberangkatan jamaah.
Mengingat masa tunggu haji di Indonesia telah mencapai belasan tahun, pemahaman mengenai sistem antrean dan ketentuan keberangkatan menjadi hal penting, baik bagi calon jamaah maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap ASN dapat memanfaatkan kesempatan untuk memahami lebih jauh berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Pengetahuan tersebut nantinya diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.
Ia juga menyampaikan harapan agar para ASN Muslim di Kukar memperoleh kesempatan dan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji.
"Motivasinya, mudah-mudahan teman-teman ASN khususnya yang beragama Islam semuanya bisa mendapatkan kesempatan serta kemudahan rezeki untuk menunaikan ibadah haji," tutupnya. (Adv/Kriz)
