Kunjungi Kutim, Sekda Kukar Bahas Rencana Konektivitas Jalan Antarwilayah
Oleh Admin3 menit baca243 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Rencana pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menemukan kesepahaman antar pemerintah daerah.
Salah satu segmen yang menjadi perhatian berada di kawasan Desa Senambah hingga wilayah perbatasan kedua Kabupaten, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, ke Kutim pada Kamis (5/11/2026) lalu.
Dalam kunjungan tersebut, ia mewakili Bupati Kukar sekaligus bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, untuk membicarakan peluang kerja sama pengembangan infrastruktur jalan.
Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk membicarakan kelanjutan pembangunan akses jalan yang menghubungkan kedua daerah.
Rencana itu diharapkan tidak berhenti pada pembangunan di wilayah Kukar, tetapi dapat tersambung hingga memasuki wilayah administrasi Kutim.
“Sebenarnya kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi, tetapi salah satu materi yang turut kami diskusikan adalah rencana pembangunan jalan pendekat yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur, tepatnya pada segmen Desa Senambah,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Selasa (10/11/2026).
Dari sisi Kukar, jalur tersebut berada di Kecamatan Muara Kaman, tepatnya pada kawasan Menamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman.
Pemkab Kukar selama ini telah melaksanakan pembangunan jalan pada segmen tersebut dengan panjang keseluruhan kurang lebih 129 kilometer.
Pekerjaan yang telah dilakukan terdiri atas pembukaan badan jalan dan peningkatan kualitas jalan.
Dari total panjang tersebut, sekitar 50 kilometer merupakan pekerjaan peningkatan kualitas terhadap akses yang sebelumnya sudah tersedia.
Seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi ruas jalan.
Kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan tersebut menjadi penting karena kelanjutan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan wilayah Kukar, tetapi juga memerlukan perencanaan dari pemerintah daerah di sisi Kutim.
Ia mengapresiasi respons Wakil Bupati Kutim yang langsung menindaklanjuti pembahasan dengan meminta perangkat daerah terkait mempersiapkan dokumen perencanaan.
Persiapan tersebut mencakup penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) untuk mendukung rencana pembangunan segmen jalan di wilayah Kutim pada tahun mendatang.
“Saya mengapresiasi respons Pak Wakil Bupati Kutai Timur yang langsung menyambut baik pembahasan tersebut. Bahkan, beliau telah menginstruksikan OPD terkait untuk segera merencanakan DED dan FS sebagai persiapan pembangunan segmen jalan dimaksud pada tahun depan,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan fisik jalan tersebut memiliki skema tersendiri dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan terkait.
Pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran untuk pekerjaan fisik jalan, melainkan berperan dalam menyiapkan perencanaan serta melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan.
Sekitar lima perusahaan perkebunan kelapa sawit disebut terlibat dalam skema pembangunan tersebut.
Pola kolaborasi ini menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendukung pengembangan akses jalan, dengan tetap menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang menyiapkan konsep dan memastikan pelaksanaan sesuai perencanaan.
Dalam prosesnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki tanggung jawab menyiapkan dokumen teknis, mulai dari kajian kelayakan hingga desain pembangunan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), mengingat sebagian jalur yang direncanakan berada di kawasan hutan yang memiliki kewenangan pengelolaan tersendiri.
Ia menjelaskan, pembagian peran tersebut diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan dan memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan yang dilalui.
Dengan demikian, keterlibatan perusahaan dalam pekerjaan fisik tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum bertugas menyiapkan konsep pembangunan, termasuk menyusun FS dan DED. Selanjutnya, kami juga melakukan koordinasi dengan KPHP karena tidak seluruh kawasan yang dilalui merupakan wilayah tanpa pengelolaan. Ada beberapa bagian yang masuk dalam kawasan hutan dan berada di bawah kewenangan KPHP,” terangnya.
Melalui skema tersebut, Pemkab Kukar berharap pembangunan jalan yang telah dilakukan di wilayahnya dapat tersambung dengan pengembangan akses di wilayah Kutim.
Keterlibatan perusahaan juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, sementara pemerintah daerah memastikan aspek perencanaan dan pengawasan tetap berjalan.
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilibatkan dalam pembangunan fisik jalan tersebut.
Setelah pekerjaan dilaksanakan, Dinas PU kembali melakukan pengawasan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan konsep yang telah disusun.
“Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan ini melibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan tersebut. Kalau tidak salah, ada sekitar lima perusahaan yang dilibatkan. Setelah itu, Dinas PU kembali melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun,” tutupnya. (Adv/Kriz)
