Rendi Solihin Pastikan Pembangunan Jalan Penghubung Antarwilayah di Kukar Berlanjut
Oleh Admin3 menit baca262 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, memastikan pembangunan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan di wilayah Kukar tetap berlanjut secara bertahap.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, pemerintah tetap mengupayakan peningkatan konektivitas antarwilayah guna memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan perdesaan.
Upaya tersebut sejalan dengan Program Dedikasi ke-15, yakni 100 Miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik, yang merupakan bagian dari Misi ke-5 Kukar Idaman Terbaik.
Melalui program ini, peningkatan aksesibilitas antarwilayah menjadi salah satu bagian dari penguatan pembangunan kawasan perdesaan.
Ia mengatakan, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan akan terus dilakukan secara bertahap.
Namun, luas wilayah Kukar serta kebutuhan anggaran yang besar menjadi tantangan dalam memastikan seluruh ruas jalan berada dalam kondisi mantap.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk menangani seluruh persoalan jalan di Kukar mencapai puluhan triliun rupiah.
Sementara kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan setiap tahunnya masih terbatas.
“Kalau setiap tahun anggaran yang bisa kita alokasikan untuk pembangunan jalan hanya sekitar Rp1 triliun sampai Rp2 triliun, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun secara berkelanjutan,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pembangunan jalan merupakan pekerjaan berkelanjutan karena ruas yang telah diperbaiki berpotensi kembali mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus terus melakukan penanganan, baik terhadap jalan lingkungan, jalan kabupaten maupun jalan provinsi.
“Jalan yang sudah kita perbaiki 10 tahun lalu bisa saja kembali mengalami kerusakan. Karena itu, persoalan jalan, baik jalan lingkungan, jalan kabupaten maupun jalan provinsi, merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai,” jelasnya.
Ia menggambarkan, luas wilayah Kukar sekitar 41 kali lebih besar dibandingkan DKI Jakarta dan 112 kali dibandingkan Kota Solo atau Surakarta.
Dengan cakupan wilayah tersebut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan membutuhkan perencanaan serta dukungan anggaran yang besar.
Meski demikian, Pemkab Kukar tetap mengupayakan penyelesaian sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satunya pembangunan jalan penghubung Anggana-Muara Badak yang ditargetkan dapat dituntaskan pada 2027.
“Penuntasan jalan Anggana-Muara Badak itu belum selesai. Mudah-mudahan pada 2027 sudah bisa dituntaskan, sehingga masyarakat dapat menikmati jalan yang lebih baik dan mulus,” ungkapnya.
Selain ruas tersebut, pembangunan jalan lingkungan serta akses penghubung antardesa dan antarkelurahan juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Infrastruktur ini dinilai penting untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Di sisi lain, ia mengakui kondisi fiskal daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur.
Jika sebelumnya APBD Kukar berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah masih harus memenuhi sejumlah belanja wajib atau mandatory spending.
Sementara alokasi infrastruktur mengikuti ketentuan sebesar 25 persen setelah dikurangi belanja wajib dan belanja yang telah terikat.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemkab Kukar juga berupaya mengoptimalkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Sejumlah sumber pendanaan yang akan diupayakan di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai skema pendanaan lainnya.
Ia mengatakan, optimalisasi sumber pendanaan tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Terlebih, selama ini pembiayaan daerah masih banyak bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), sementara penyalurannya ke kabupaten belum maksimal.
“Selama ini kita memang banyak bergantung pada DBH. Namun, kita tahu penyaluran DBH ke kabupaten saat ini belum maksimal. Karena itu, kita perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” tutupnya. (Adv/Kriz)
