Melalui RT-Ku Terbaik, Pemkab Kukar Perkuat Kelembagaan Masyarakat
Oleh Admin3 menit baca241 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan melalui Program Dedikasi ke-12, RT-Ku Terbaik, dalam program Kukar Idaman Terbaik.
Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
Keberadaan lembaga kemasyarakatan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Tidak hanya menjadi wadah aktivitas warga, lembaga tersebut juga berperan dalam pemberdayaan, menyerap aspirasi, serta membantu pemerintah desa dan kelurahan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di lingkungannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa LPM merupakan salah satu unsur dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
"Di desa dan kelurahan itu ada yang namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Di dalamnya ada beberapa lembaga, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, termasuk LPM. Semuanya memiliki peran dalam membantu kegiatan kemasyarakatan di wilayah masing-masing," ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Selasa (17/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, dukungan pembiayaan bagi lembaga kemasyarakatan menyesuaikan dengan sistem penganggaran di masing-masing wilayah.
Untuk desa, kebutuhan operasional lembaga umumnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Sementara di tingkat kelurahan, pembiayaannya diakomodasi melalui anggaran kecamatan.
Mengenai besaran anggaran, DPMD Kukar tidak menetapkan nominal yang harus dialokasikan setiap desa.
Kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya.
Ia menyebutkan, besaran dukungan yang diberikan antardesa dapat berbeda.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat desa yang mengalokasikan biaya operasional LPM berkisar Rp800 ribu hingga Rp1 juta setiap bulan.
Sementara desa lainnya menganggarkan sekitar Rp5 juta untuk kebutuhan operasional selama satu tahun.
"Kalau di desa, masing-masing punya kebijakan sendiri. Kami tidak menentukan nominalnya karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan di desa tersebut," ungkapnya.
Meski demikian, dukungan yang berjalan saat ini masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional dan belum mencakup pemberian insentif khusus bagi pengurus LPM.
DPMD Kukar menilai pemberian insentif membutuhkan pertimbangan lebih lanjut agar kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keberadaan lembaga kemasyarakatan saja belum cukup menjadi dasar pemberian insentif.
Perlu ada penilaian terhadap pelaksanaan tugas, tingkat kontribusi, hingga hasil kerja yang dihasilkan masing-masing lembaga.
Hal ini penting agar dukungan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aktivitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kalau berbicara insentif, tentu harus ada pertimbangan dan kajian terlebih dahulu, terutama menyangkut tugas serta hasil kerja dari lembaga tersebut," terangnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat kajian khusus yang mengatur indikator kinerja LPM sebagai dasar penilaian secara rutin setiap bulan.
Karena itu, belum ada skema insentif khusus yang dapat diterapkan bagi pengurus LPM.
Untuk sementara, dukungan pemerintah masih sebatas biaya operasional guna menunjang aktivitas kelembagaan.
Sementara itu, pengawasan terhadap aktivitas dan kontribusi LPM di masing-masing wilayah menjadi kewenangan pemerintah desa dan kelurahan.
Pemerintah setempat dinilai lebih memahami kondisi di lapangan, termasuk kegiatan yang dilaksanakan serta keterlibatan LPM dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Hal tersebut tidak terlepas dari posisi LPM sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan yang pembentukannya berangkat dari inisiatif masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan dan aktivitas lembaga tersebut juga menyesuaikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah.
"LPM ini merupakan mitra pemerintah setempat dan pembentukannya juga berasal dari inisiatif masyarakat sesuai kebutuhan wilayah masing-masing," tutupnya. (Adv/Kriz)




