Selasa, 17 November 2026
Poskotakaltimnews.com

Soal Ancaman Perburuan Hiu Macan, Diskan Berau Minta Pengawasan Laut Diperketat

Oleh Admin2 menit baca235 dibaca

Kepala Dinas Perikanan (Diskam) Berau, Abdul Majid
Kepala Dinas Perikanan (Diskam) Berau, Abdul Majid
BagikanWhatsAppFacebookX

BERAU, POSKOTAKALTIMNEWS : Temuan sekitar 14 ekor hiu macan (Tiger Shark) dalam kondisi telah dipotong-potong di atas kapal nelayan asal Kecamatan Talisayan beberapa waktu lalu, membuka persoalan serius terkait pengawasan aktivitas penangkapan ikan di perairan Kabupaten Berau.

Daging dan sirip hiu yang telah dipisahkan menjadi gambaran praktik penangkapan satwa laut yang perlu mendapat perhatian serius. Di tengah ancaman terhadap keseimbangan ekosistem laut, pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tersebut justru terbentur persoalan kewenangan.

Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau mengakui tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan di laut lepas. Pengawasan wilayah laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Temuan tersebut semestinya menjadi perhatian serius instansi yang memiliki kewenangan agar pengawasan di wilayah perairan Berau semakin diperketat,” ungkap Kepala Diskan Berau, Abdul Majid.

Menurutnya, penangkapan hiu yang berorientasi pada pengambilan sirip tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, keberadaan hiu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan ekosistem laut.

"Perlu kami garis bawahi posisi wilayah laut adalah kewenangan provinsi. Namun minimal dengan adanya temuan dari teman-teman di lapangan, otomatis perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak provinsi maupun KKP. Pesan kita kepada nelayan, pastikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan karena meskipun siripnya pendek atau bagaimana, dampaknya akan mengganggu ekosistem," ujar Majid.

Ia menegaskan, keterbatasan kewenangan membuat Diskan Berau hanya dapat mengumpulkan informasi dan melaporkan temuan kepada instansi terkait. Berbeda dengan wilayah perairan sungai yang masih memungkinkan dilakukan pengawasan langsung oleh pemerintah kabupaten.

"Soalnya kita tidak bisa ngomong apa-apa, mau mengambil tindakan juga tidak bisa. Paling kita dapat temuan, lalu kita laporkan. Berbeda jika di wilayah perairan sungai, kita bisa melakukan pengawasan langsung," ungkapnya.

Masih menurutnya bahwa persoalan pengawasan tidak hanya terjadi di laut. Di wilayah perairan darat, Diskan Berau juga menghadapi praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan setrum dan racun. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan informasi di lapangan serta kendala kebocoran data operasional pengawasan yang dapat menyulitkan upaya pencegahan pelanggaran.

Majid mengatakan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya nelayan pesisir, akan terus dilakukan. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat hingga aparat penegak hukum. (sep/FN)

BagikanWhatsAppFacebookX