Disnakertrans Berau Siap Turun Tangan Bila Ada Laporan Gaji Tak Sesuai Aturan hingga Hak Buruh Diabaikan
Oleh Admin2 menit baca233 dibaca

BERAU, POSKOTAKALTIMNEWS : Persoalan upah hingga pemenuhan hak karyawan menjadi hal yang tidak boleh dianggap sepele oleh perusahaan. Pekerja yang merasa dirugikan pun diminta tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi berani melaporkan persoalan tersebut agar mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau Anang Saprani menegaskan, perusahaan memiliki kewajiban memenuhi seluruh hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan maupun pengabaian hak normatif buruh merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya terbuka menerima pengaduan dari pekerja yang mengalami persoalan dengan perusahaan. Namun, laporan tersebut diharapkan disampaikan secara resmi dan tertulis agar dapat diketahui secara jelas permasalahan yang terjadi.
"Kalau menurut aturan, kalau ada gaji yang tidak sesuai, terus hak-hak karyawan atau buruh tidak dipenuhi, ya itu tidak dibenarkan, itu pelanggaran lah bagi perusahaan," ujar Anang.
Apalagi tambahnya, laporan dari pekerja menjadi langkah awal bagi Disnakertrans untuk menelusuri dugaan pelanggaran. Setelah mengetahui identitas perusahaan dan pokok persoalannya, pihaknya dapat memanggil perusahaan terkait untuk dilakukan mediasi serta memberikan arahan berdasarkan regulasi ketenagakerjaan.
“Karena itu, pekerja yang merasa haknya belum dipenuhi diharapkan tidak ragu menyampaikan pengaduan,” tegasnya.
Menurut Anang, pemerintah tidak dapat menindaklanjuti persoalan secara maksimal apabila hanya menerima informasi yang belum disertai laporan dan identitas pihak terkait.
"Minimal ada laporan ke kita secara tertulis. Umpamanya si buruh merasa haknya tidak dipenuhi, ya laporlah ke kita. Nanti kalau kita sudah tahu nama perusahaannya, perusahaan akan kita panggil, kita mediasi, dan kita beri arahan sesuai petunjuk regulasi yang ada," jelasnya.
Anang mengakui, persoalan ketenagakerjaan terkadang lebih dahulu mencuat melalui informasi atau keluhan yang beredar di tengah masyarakat. Namun, laporan resmi dinilai lebih efektif untuk memastikan duduk perkara sekaligus menentukan langkah penyelesaian.
Selain mengadu secara langsung, pekerja juga diminta memanfaatkan keberadaan serikat pekerja di perusahaan masing-masing. Organisasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan karyawan dengan pihak perusahaan maupun pemerintah.
Melalui serikat pekerja, karyawan yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan dapat menyampaikan aspirasi dan mengadukan dugaan pelanggaran hak yang dialami.
"Bahkan arahan kalau mau sesuai aturan mainnya bisa lewat serikat, karena serikat ada di situ. Serikat itu merupakan perpanjangan tangan kita juga. Kalau ada permasalahan, teman-teman serikat bisa menjembatani untuk mengadukan ke kita, dan pasti akan kita layani. Itu mekanismenya yang jelas," ungkapnya.
Ia memastikan, setiap pengaduan yang masuk ke Disnakertrans Berau akan ditindaklanjuti. Pihaknya juga mengingatkan agar pekerja tidak takut memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang telah disediakan.
"Kami harapkan itu tadi, lapor saja tidak apa-apa. Tidak mungkin kita abaikan, pasti akan kita tindak lanjuti," pungkasnya. (sep/FN)



