Selasa, 17 November 2026
Poskotakaltimnews.com

Jangan Biarkan Anak Terlantar Kehilangan Masa Depan, Bupati Berau Perkuat Perlindungan Hukum

Oleh Admin3 menit baca238 dibaca

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Kepala Daerah se-Kaltim melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pemenuhan Hak-hak bagi Anak Terlantar. (prokopim)
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Kepala Daerah se-Kaltim melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pemenuhan Hak-hak bagi Anak Terlantar. (prokopim)
BagikanWhatsAppFacebookX

BERAU, POSKOTAKALTIMNEWS : Anak kehilangan orang tua atau hidup tanpa pengasuhan yang layak, tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan masa depan. Negara harus hadir memastikan setiap anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Komitmen itu diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama secara serentak Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim, pada Selasa (17/11/2026).

Kerja sama yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu, tidak terabaikan dalam mendapatkan hak-hak dasarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan memperkuat fasilitasi administrasi kependudukan serta proses penetapan perwalian melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, kepastian identitas dan status hukum menjadi hal mendasar. Sebab, tanpa dokumen kependudukan yang sah, pemenuhan berbagai hak sipil dan akses terhadap pelayanan publik dapat menghadapi kendala.

Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan masyarakat, terutama anak-anak dalam kondisi rentan, mendapatkan perlindungan yang semestinya.

"Anak adalah amanah dan harus dipenuhi setiap hak-haknya. Pendampingan yang tepat akan membentuk pribadi anak sesuai kemampuan dan potensinya. Negara harus mengambil tanggung jawab ini," tegasnya.

Sementara itu, Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menilai pemenuhan hak anak terlantar membutuhkan perhatian serius dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, perlindungan anak harus dimulai dari identifikasi dan verifikasi identitas, penelusuran kondisi anak, pola pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikologis.

"Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut. Kesepakatan ini harus ditindaklanjuti," ujarnya.

Chatarina juga mengingatkan bahwa membangun generasi menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dengan memastikan anak-anak hari ini memperoleh perlindungan dan kesempatan tumbuh secara layak.

Sementara itu Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh anak, termasuk mereka yang berada dalam kondisi terlantar dan rentan, mendapatkan hak yang sama.

Menurutnya, setiap anak berhak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, serta memiliki identitas hukum yang jelas. Karena itu, pemenuhan hak anak terlantar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak," tegas Sri Juniarsih.

Ia memastikan pemenuhan hak anak, termasuk kelompok rentan dan anak terlantar, menjadi bagian dari kebijakan daerah serta program kerja perangkat daerah terkait.

Sri Juniarsih bahkan menegaskan akan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi dan administrasi.

Namun, harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan anak benar-benar dirasakan masyarakat. Di Kabupaten Berau sendiri, penanganan anak terlantar telah dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial melakukan asesmen dan menyusun laporan sosial, sekaligus memberikan pendampingan kepada anak selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Sedangkan bagi anak yang putus sekolah dan membutuhkan penanganan lanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Anak-anak tersebut mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus kesempatan melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA.

Sri Juniarsih berharap sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini mampu mempercepat lahirnya landasan hukum yang kuat, terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan.

Dengan demikian, tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun perlindungan sosial hanya karena persoalan administrasi dan ketidakjelasan status hukum.

"Kolaborasi masif ini diharapkan dapat segera melahirkan payung hukum yang kuat, sehingga percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan dapat segera terealisasi," pungkasnya. (sep/FN/Prokopim)

BagikanWhatsAppFacebookX