POSKOTAKALTIMEWS.COM, KUKAR : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kukar 2023 telah disahkan dengan nilai sekitar Rp11,8 Triliun. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar terus melakukan monitoring terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar setiap perencanaannya dapat direalisasikan dengan baik.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna menyebutkan, hal itu harus dilakukan mengingat penambahan APBD-P 2023 lumayan besar. Dalam hal ini, seluruh perangkat daerah harus memperhatikan jadwal pelaksanaannya.

"Dan memastikan setiap kegiatan di perangkat daerah, akhir tahun harus selesai. Jangan sampai hal ini menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)," papar Vanesa Vilna kepada poskotakaltimnews, Rabu (18/10/2023).

Menurutnya, apabila terjadi SILPA pada anggaran berjalan, hal itu sangat berpengaruh terhadap realisasi kinerja seluruh aparatur pemerintah Kukar.

"Jadi kami berharap, jangan sampai uang yang banyak ini tidak dimanfaatkan. Karena uang satu rupiah itu dampaknya sungguh luar biasa bagi masyarakat," harapnya.

Diketahui, penambahan APBD 2023 dirasakan seluruh OPD, namun ada beberapa OPD yang penambahan APBD-P cukup besar diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertambah sekitar Rp600 milliar.

Kemudian, Dinas Kesehatan bertambah sekitar Rp490 milliar, Dinas Pekerjaan Umum bertambah sekitar Rp500 milliar, dan Dinas Perkim bertambah sekitar Rp329 milliar.

"Penambahan APBD-P 2023 Kukar bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan lainnya," ungkapnya. (adv/riz)