Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TANJUNG REDEB : Anggota Komisi III DPRD Berau,  Sukirman mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor pertanian agar lebih terarah.

Untuk itu Dewan menyarankan Pemkab Berau perlu melakukan pemetaan di sektor tersebut, pertimbagan lainnya agar lebih tepat sasaran anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.

“Sangat positif hasilnya  apabila telah ada pemetaan,” kata Sakirman baru-baru ini di kantor DPRD Berau Jalan Gatatot Subroto Keluarahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb.

Pemetaan dengan dibuatnya masterplan pada sektor pertanian tambah Sakirman lagi,  akan mempermudah penganggaran guna pengembangan pertanian secara luas. Dan tentunya anggaran yang dikucurkan Pemerintah daerah juga bakal tepat sasaran.

Setelah jadi masterplannya juga perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui lahan persawahan mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan lokasinya.

“Supaya lokasi pertanian itu selalu terjaga,  selain itu setiap kampung juga perlu diarahkan untuk menanam komoditas yang berpotensi di kampung masing-masing, sehingganya tidak semua kampung menanam komoditas yang sama,” terang Sakirman lagi.

Menurut Sakirman, intinya kalau sentra komoditinya berbeda, tentu bisa menjaga stabilitas harga di pasar. Karena saat tiba waktunya panen semua produksi bisa dijual tanpa ada yang terbuang karena bukan dari satu komoditi.

“Besar harapan saya, agar semua anggaran yang mengalir untuk bidang pertanian ke Kabupaten Berau bisa tepat sasaran. Sekaligus merata diberikan kepada kampung yang memiliki sentra pertanian,” tuturnya.

Lanjut Sakirman, adapun program penunjang sektor pertanian yang rutin dilakukan Pemkab Berau yakni pembangunan irigasi pertanian. Yang mana saat ini juga sedang berjalan baik rehabilitasi maupun pembersihan irigasi. Salah satunya di Kampung Buyung Buyung dan Kampung Semurut Kecamatan Tabalar.

Kebetulan Kampung Buyung Buyung saat ini menjadi penghasil beras kampung yang sedang digalakkan pemerintah untuk di konsumsi masyarakat luas, termasuk para ASN dan DPRD Berau.

“Sehingga peningkatan di sektor pertanian direalisasikan pekerjaannya menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR),” jelasnya lagi.

Dengan adanya pemetaan sebagaimana sektor pariwisata, sehingga dalam pengembangannya lebih terarah. Jangan sampai akibat tidak ada acuan sehingga antar OPD programnya bertabrakan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) membuat program di salah satu kampung, ternyata Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) juga membuat program yang sama di sana.

“Dampaknya sayang anggaran jadi mubajir, ini dihindari dengan harus ada pemetaan sektor pertanian didaerah kita,” imbuh Sakirman. (sep/advetorial)