TENGGARONG, Prestasi menggembirakan diraih Pemerintah Kutai Kartanegara. Untuk  kelima kalinya, Pemkab Kukar mampu mempertahankan predikat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI Kaltim, atas pengelolaan keuangan.

Penghargaan WTP tersebut diterima oleh Plt Bupati Edi Damansyah, belum lama ini.

Ketua DPRD Kukar Salehudin SSos, SFil menyatakan, raihan WTP untuk yang kelima kalinya adalah hasil kerja bersama, baik Eksekutif maupun DPRD selaku penyelenggara pemerintahan di daerah.
WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006, Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, red).

Menurut UU tersebut juga, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan oleh BPK ditujukan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan, jelasnya.
“Aa yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait WTP, layak mendapatkan apresiasi dan wajib dipertahankan dimasa yang akan datang. Saya yakin, kalau semua fihak baik eksekutif maupun DPRD mampu besinergi dengan baik maka prestasi lainnya akan menyusul,”katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di sekretariat daerah dan OPD bahwa pertanggungjawaban keuangan bisa diselesaikan dengan baik sehingga audit BPK memberikan penilaian WTP. "Saya minta penghargaan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan dengan baik ke depan, bagaimana membangun komitmen atas pelaksanan fungsi tugas masing, khususnya penyelenggaraan pembangunan di Kukar. Kita terus ingatkan dalam setiap forum pertemuan terkait laporan keuangan," kata Edi.

Edi berharap, pencapaian ini tidak berhenti sampai pada opini WTP, tapi apa yang dicapai ini bisa menumbuhkan semangat dan tekad dalam melakukan efisiensi dengan baik dari segi penataan keuangan.

“WTP bukan akhir, tapi bagaimana kita mewujudkan efisiensi anggaran, bagaimana APBD mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Kukar secara riil, ini jadi komitmen kita, mari kita kawal bersama,” jelas Edi. Ia berharap, ada langkah konkret dalam situasi seperti sekarang di mana pendapatan menurun drastis. Edi mengemukakan, kondisi belum stabil di 2018. Ia mendorong, para kepala OPD meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kondisi sekarang DBH (Dana Bagi Hasil) menurun, PAD juga turun, Sehingga ia berharap setiap OPD mengelola keuangannya dengan baik untuk meningkatkan PAD.”katanya.awi/poskotakaltimnews.com