BALIKPAPAN, Pemerintah kota Balikpapan pada APBD murni 2017 tidak menyediakan anggaran penanganan dan pencegahan banjir. Dikarenakan masih fokus membayar  hutang proyek 2016 yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Alorante
“Tahun ini untuk penanggulangan banjir tidak ada, karena kita harus bebaskan tanah dulu dan perlu dana yang besar. Normalisasi juga terkendala. Sementara belum ada dana penanggulangan banjir, tapi tidak tahu nanti kalo diperubahan,” terangnya.
Tara membenarkan  ada 50 titik banjir yang belum dapat ditangani pada tahun ini karena keterbatasan anggaran.
Menurutnya  jika  anggaran perubahan 2017 memungkinan maka dana penanggulangan banjir pada tahun ini akan disiapkan. Untuk membebasakan banjir dibutuhkan biaya besar. Contohnya untuk revitalisasi sungai Ampal  belum dapat dieksekusi karena lahan masih belum tuntas. Untuk penanganan banjir di area utama ini,  dibutuhkan Rp90 miliar.
“Nanti diusulkan diperubahan kalo situasinya memungkinkan. Nanti dibahas dimusrenbang mana yang prioritas. Dari perhitungan diperlukan Rp90 miliar untuk normalisasi, itu belum tanahnya,” tandasnya.
Dia menyebutkan dari hasil inventarisasi dinas PU, ditemukan 50 titik banjir diantaranya ada titik banjir baru. Titik banjir baru tersebut berada di kawasan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan MT Haryono. Dijelaskan dari aspek PU, jika ada genangan 30 cm dengan waktu genangan  dibawah dua jam masih batas toleransi.
 ” Sedangkan genangan 30 cm diatas tiga jam maka itu dikatakan banjir,” ujarnya.
Pemkot katanya sudah memiliki konsep penanganan banjir. Balikpapan lanjutnya memibutuhkan 13 Bendali harus dibangun terutama bendali  didaerah hulu.Tara menyebutkan hingga kini baru tiga bendali yang sudah terbangun.
“Tiga bendali itu dikawasan lapangan tennis dua, dan satu bendali ada di Kampung Timur. 10 yang belum terbangun saya tidak hafal karena harus melihat peta,” pungkasnya. mid-poskotakaltimnews.com