Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, S.Sos, M.E. saat menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan gedung Parlemen Kota Balikpapan

POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Dalam rangka menunjukkan kepeduliannya terhadap aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, S.Sos, M.E., menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan gedung Parlemen Kota Balikpapan pada Kamis, (13/6/ 2024), sore.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi mereka.

Pertama, mereka mendesak agar kriminalisasi terhadap aktivis dihentikan dan aktivis yang ditahan segera dibebaskan.

Kedua, mereka meminta agar komersialisasi pendidikan diakhiri dan fokus dialihkan pada rekonstruksi sistem pendidikan yang pro-rakyat.

Ketiga, mereka menuntut pembatalan Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain itu, para demonstran juga menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI/Polri serta RUU Penyiaran yang dianggap merugikan masyarakat.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh,  didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono,  langsung turun menemui para mahasiswa usai menghadiri rapat paripurna.

Dalam pertemuan tersebut, Abdulloh berjanji akan menindaklanjuti beberapa poin petisi tuntutan mahasiswa dan menyampaikannya langsung ke Pemerintah Pusat.

“Insya Allah, kami akan teruskan petisi ini ke pemerintah pusat, agar suara-suara mahasiswa HMI Balikpapan dapat didengarkan,” ujar Abdulloh.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa HMI Cabang Balikpapan dapat direspons positif oleh pemerintah pusat.

Sebagai bentuk dukungannya, Abdulloh juga menandatangani petisi di hadapan puluhan mahasiswa HMI Kota Balikpapan.

Demonstrasi ini menyoroti isu-isu krusial yang dianggap tidak memihak kepada rakyat, dengan harapan adanya perubahan nyata melalui dukungan dari para pemangku kebijakan.

Aksi ini mencerminkan semangat mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dukungan dari pihak legislatif seperti yang ditunjukkan oleh Abdulloh diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.(adv/rud)