Mengatasi Kendala SIPLAH di Sekolah, Disdikbud Kukar Lakukan Pendampingan Kepada Kepala dan Bendahara SMP
POSKOTAKALTIMNEWS,
KUKAR : Upaya
mengatasi permasalah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah), Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar melakukan pendampingan terhadap
Kepala dan Bendahara Sekolah pada jenjang SMP. Kegiatan berlangsung di ruang serbaguna lantai 3
Disdikbud Kukar, Jum'at (21/6/2024).
Kepala Disdikbud Kukar Tauhid
Afrilian Noor melalui Kasi Penjaminan Mutu Kelembagaan SMP Emi Rosana Saleh
mengatakan, ada 43 Kepala dan Bendahara Sekolah jenjang SMP yang mengikuti
pendampingan itu. Siplah merupakan sistem digital dari Kemendikbudristek, yang
membantu satuan pendidikan berbelanja kebutuhannya dari penyedia barang dan
jasa yang tergabung dalam mitra pengelola pasar daring.
"Pendampingan ini dilakukan
karena adanya transaksi Siplah yang belum diselesaikan oleh pihak sekolah,
sehingga pada akhirnya disebut dengan Siplah gantung," kata Emi Rosana
Saleh pada Poskotakaltimnews, Sabtu
(22/6/2024)
Sementara transaksi Siplah harus
diselesaikan secara tuntas, baik itu pembatalan pembelian suatu barang atau
jasa maupun pembelian yang belum tiba produknya, maka dari itu belum bisa
dibayarkan. Apabila transaksi Siplah tak dituntaskan maka akan berpengaruh
terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat.
"Jadi transaksi Siplah harus
samapai tuntas, jika sudah melakukan pemesanan tidak sesuai tapi ingin
melakukan pembatalan, maka pembatalan itu harus sampai tuntas prosesnya agar
statusnya tak menjadi Siplah gantung," jelasnya.
Pihaknya mengaku hal itu terjadi
karena kurang pemahaman Kepala maupun Bendahara Sekolah terhadap penggunaan
Siplah. Maka dari itu, melalui pendampingan ini para Kepala dan Bendahara
Sekolah harus mampu menggunakan Siplah.
"Kita menghdirkan narasumber
dari Kemendikbudristek dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), untuk
menyelesaikan kendala kendala yang dihadapi oleh Sekolah," ucapnya.
Ia berpesan kepada pihak sekolah,
usai mendapatkan pendampingan ini agar permasalahan itu tak terulang kembali.
Sehingga belanja sekolah bisa berjalan dengan baik.
"Permasalahan itu dapat menghambat dana BOS, maka
dari itu kami berharap pihak sekolah untuk betul betul peduli dengan dana BOS
ini," pesannya. (adv/riz)