Disperindag Kukar Prioritaskan Pedagang Taat Retribusi untuk Penempatan Stand Pasar Tangga Arung
Plt
Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fhatullah
POSKOTAKALTIMNEWS,
KUKAR : Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar tengah mempersiapkan data
pedagang yang akan mengisi stand di Pasar Tangga Arung, menyusul pembangunan
pasar tersebut akan rampung.
Hal itu disampaikan oleh plt
Kepala Disperindag Kukar Sayid Fhatullah pada Poskotakaltimnews, di ruang
kerjanya, Jum'at (20/92024).
Ia mengatakan, dari data yang
dihimpun oleh Disperindag bahwa ada sekitar 703 pedagang yang mengantongi kartu
pedagang pasar. Dari data tersebut akan dilihat keaktifan para pedagang dalam
berjualan hingga ketaatan untuk membayar retribusi stand tersebut.
"Retribusi pasar ini telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan merupakan kewajiban bagi pedagang untuk
membayarnya," katanya.
Retribusi pasar itu salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pihaknya akan memprioritaskan bagi
pedagang yang taat terhadap retribusi untuk menempati stand Pasar Tangga Arung
yang baru.
"Para pedagang yang ingin
menempati stand tersebut, harus melunasi tunggakan retribusi itu,"
ucapnya.
Ia menjelaskan, diperkirakan
tunggakan retribusi stand bagi pedagang mencapai sekitar 10 miliar rupiah.
Angka tersebut sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya di
Kukar.
Dalam hal ini, penyediaan stand
bagi pedagang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perekonomian
pedagang. Pihaknya meyakini pasar Tangga Arung ini akan ramai, karena berada di
tengah kota dan dibangun semi modern.
"Sehingga pasar itu dapat
memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pedaganga,"
jelasnya.
Diketahui, sejumlah pedagang pasar Tangga Arung telah direlokasi ke dua tempat yaitu pasar Lapangan Pemuda dan Pasar Gerbang Raja Mangkurawang. Fasilitasi tempat itu telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya terhadap pedagang yang terdampak dari pembangunan Pasar Tangga Arung.
"Tapi kalau para pedagang itu
tak mau menempati stand yang telah disediakan juga tak masalah. Artinya
pemerintah daerah telah peduli dan memikirkan solusi atas program kerja yang
dilakukan," ungkapnya. (adv/riz)