(Kabid Aptika Diskominfo Kukar Ery Hariyono/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin memperkuat pelaksanaan program Data Desa Presisi (DDP) yang melibatkan 170 desa dan kelurahan di wilayahnya.

Program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran di tingkat desa.

Melalui program ini, Pemkab Kukar menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melaksanakan pemetaan spasial yang akan menghasilkan peta dasar penting, yang mencakup informasi administrasi desa, sarana prasarana, penggunaan lahan, topografi, serta foto-foto dokumentasi desa dan kelurahan yang mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Yusran Darma, ia juga mengungkapkan bahwa pemetaan spasial ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

Yusran menambahkan bahwa meskipun pemetaan spasial ini dilaksanakan oleh IPB, namun Pemerintah Kabupaten Kukar memberikan dukungan penuh dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar yang berperan penting dalam menyediakan perangkat teknologi untuk pengambilan data.

“Pemetaan spasial yang dilakukan dengan menggunakan drone ini mendapatkan dukungan penuh dari Diskominfo Kukar. Kami berharap dengan adanya pemetaan spasial yang lebih akurat, desa-desa di Kukar dapat merencanakan pembangunan yang lebih efektif dan terarah,” ujar Yusran dalam kegiatan sosialisasi pemetaan spasial DDP yang dilaksanakan pada Senin (11/11/2024).

Selain itu pada program ini pihaknya juga akan melibatkan perwakilan dari lima kecamatan untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan drone dalam pemetaan spasial.

Sementara Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kukar, Ery Hariyono, saat diwawancarai Poskotakaltim menjelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan DDP, pihaknya menyediakan sejumlah unit drone dan Personal Computer (PC) untuk digunakan di 20 kecamatan.

Ery menyebutkan bahwa Diskominfo juga bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan teknis dasar kepada perwakilan kecamatan tentang cara menggunakan drone serta teknik pengolahan data yang diperoleh.

“Kami telah menyediakan unit drone dan komputer untuk mendukung pemetaan spasial di 20 kecamatan. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dasar bagi tim yang ada di kecamatan agar mereka memahami cara pengoperasian drone, serta aturan-aturan yang harus diikuti selama penerbangan, demi memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Ery kepada Poskotakaltim disela-sela acara sosialisasi pemetaan Spasial DDP .

Menurut Ery, pelatihan ini penting agar petugas di tingkat kecamatan memiliki pemahaman yang baik mengenai teknik pengambilan gambar udara dan pemrosesan data, yang akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan peta desa yang lebih lengkap dan terperinci.

Selain itu data yang diperoleh melalui pemetaan ini akan sangat berguna bagi pemerintah desa dalam merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Program Data Desa Presisi ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dengan memfasilitasi pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berbasis data.” ungkap Ery.

Ery berharap pelatihan yang diberikan akan mempercepat proses pemetaan di kecamatan dan memperkuat basis data desa untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Selain itu, dengan adanya program ini, Pemkab Kukar juga berencana untuk memperluas jangkauan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam upaya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Ery dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, seperti penggunaan drone untuk pemetaan spasial, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kukar dapat lebih merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

“Program DDP juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada data yang kurang akurat, sehingga keputusan pemerintah dalam pembangunan desa lebih berbasis fakta dan kebutuhan yang aktual.” tambahnya .

Ia juga menambahkan sebagai langkah selanjutnya, Pemkab Kukar berencana untuk mengintegrasikan data yang telah dikumpulkan dengan sistem informasi desa yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemerintah.

“Ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa.” tutup Ery. (adv/tan)