(Kunjungan Tim TPKAD Kota Bontang Ke Pemkab Kukar/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk mempelajari pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman (KKI).

Saat diwawancarai awak media usai menerima kunjungan TPKAD kota Bontang. Dafip Haryanto selaku Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum Sekertariat Kabupaten (Setkab) Kukar mengatakan Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat program akses keuangan daerah di Bontang, termasuk implementasi kredit bunga 0% bagi masyarakat. 

Adapun sebab kabupaten Kukar yang dikunjungi oleh tim TPKAD Bontang, yakni berdasarkan rekomendasi dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang menyatakan bahwa di seluruh Kaltim TPKAD Kukar berada pada predikat baik.

Atas hal itu menurut Dafip Haryanto, kunjungan TPKAD Bontang ke Kukar ini dilakukan untuk memahami tata kelola dan implementasi program KKI yang telah berjalan di Kukar sejak tahun 2021. Meski TPKAD Bontang sudah terbentuk sejak 2021, program ini baru direncanakan akan diluncurkan dan dicatatkan dalam pembukuan pada tahun 2024.

“Kukar sudah lebih dulu meluncurkan program dan berhasil mengimplementasikan KKI sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar. Berdasarkan rekomendasi OJK, Kukar menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang sudah menerapkan program ini dengan baik,” ujar Dafip kepada awak media Rabu (20/11/2024)

Dafip juga menyebutkan sebelumnya, Pemkab Kukar juga menerima kunjungan dari TPKAD Kabupaten Paser yang ingin mempelajari persiapan dan realisasi program KKI, terutama kredit melawan rentenir dengan bunga 0%.

Selain itu, Dafip mengatakan dalam pertemuan ini juga Kepala Bagian Ekonomi Kukar menjelaskan beberapa aspek penting, mulai dari tata cara pelaksanaan, alur proses pemberian kredit, hingga peran masing-masing pihak dalam mendukung percepatan program. 

“Ada beberapa point penting yang kami sampaikan agar program ini terealisasi dengan baik. Yaitu kolaborasi internal tim TPKAD sangat penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa ini bukan program ‘Sinterklas’,” tegas Dafip

Ia juga menjelaskan bahwa stigma yang salah terkait program ini perlu diluruskan. Beberapa pihak mengira bahwa program ini tidak memiliki tanggung jawab pengembalian, padahal setiap pihak memiliki peran yang jelas. Pemerintah bertindak sebagai peluncur program, Bankaltimtara sebagai eksekutor modal, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. 

“Program KKI bertujuan untuk memberikan kemudahan akses modal bagi UMKM sekaligus melawan praktik rentenir yang memberatkan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang tepat, tentu kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kukar.” tutupnya (adv/tan)