Balikpapan-Sekprov Kaltim Ir H Rusmadi menegaskan, 2017 ini adalah sebagai tahun tertib administrasi pembangunan di Kaltim, artinya pembangunan yang dilaksanakan bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang imbasnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

"Pembangunan jangan yang dilaksanakan jangan  menimbulkan ketimpangan  dan  jangan merusak lingkungan, dan yang lebih penting  jangan sampai pembangunan jalan tetapi kemudian kita menghadapi persoalan-persoalan dibelakang hari, hanya karena tidak tertib administrasi,Oleh karena  itu, kita tetapkan 2017 ini sebagai tahun tertib administrasi pembangunan di Kaltim," tegas Rusmadi usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi pembangunan se Kaltim tahun 2017, yang dilaksanakan di Hotel Royal Suite Balikpapan, Kamis (2/3).

Berbicara administrasi pembangunan, lanjut Rusmadi  tentu dimulai dari proses  perencanan, dan dalam pelaksanaanya  jangan lupa  memberikan perhatian pengawasan dan pengendalian, karena sudah mempunyai instrumen yaitu   tim evaluasi pengawasan dan   penyerapan anggaran (Teppra), kemudian mempunyai sistem dalam pengadaan barang dan jasa yang  ditargetkan setiap tahun anggaran  itu berakhir pada setiap  bulan Maret semuanya sudah proses lelang.

Sekprov juga berharap, apabila strategis pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan secara tertib administrasi , tertib hukum dan tertib disiplin, maka untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas menuju masyarakat Kaltim yang mendapatkan ke adilan dan kesejahteraan akan dapat dicapai.

"Selain itu, kita juga punya instrumen monitoring proyek strategis terus jalan, dan  semua proyek strategis tidak boleh terhambat dan tidak boleh mangkrak,  dan berbicara administrasi pembangunan secara  hulu ke hilir, jadi pembangunan harus terus jalan tatpi tidak  menimbulkan persoalan-persoalan hukum dikemudian hari," kata Rusmadi.           

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprob Kaltim H Ramadhan dalam laporannya mengatakan tujuan diselenggarakannya Rakor Administrasi pembangunan 2017 adalah sebagai sinkronisasi dan sinergitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan baik dilingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota.

"Selain itu juga sebagai upaya pengembangan dan memperkuat  mekanisme pengendalian dan pengawasan dengan keluaran (output) berupa pelaporan yang cermat, akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan," kata Ramadhan.

Acara itu juga di hadiri Asisten Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setprov Kaltim H Ichwansyah, kepala dinas dan badan terkait, serta peserta dari kabuparen/kota, serta nara sumber dari  Direktur Sistem Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  Bappenas Randy R Wrihatnolo dan Widyaiswara Ahli Madya Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Dra Tutik Purwaningsih MPsi.(mar-poskotakaltimnews.com)