(Pic : adpimprov)

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji membuka Rapat Koordinasi (Rakor)  awal Gugus Tugas Reforma Agraria  (GTRA) Provinsi Kalimantan Timur 2025. Dengan tema Sinkronisasi  Data HPL  Transmigrasi  Sebagai Kesatuan  Data  di Provinsi Kaltim yang di laksanakan secara  off line dan online,  di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/8/2025).

Mengawali sambutannya, Wagub Seno Aji mengatakan,  atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan apresiasi dan  terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Kementerian ATR/BPN, perangkat daerah, serta seluruh anggota GTRA yang hadir baik secara off line maupun online mengikuti Rakor ini.

“Ini  menunjukkan komitmen kita bersama, komitmen bagaimana mempercepat pelaksanaan reforma agraria, serta kepastian hukum kepada masyarakat, dan warga transmigrasi   di  Provinsi Kaltim,” kata Seno Aji.

Reforma Agraria, lanjut Seno Aji  adalah  program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan menjadi amanat langsung dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Program ini memiliki tujuan besar untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menangani konflik agraria, memperkuat kesejahteraan berbasis agraria, serta membuka akses ekonomi rakyat,” ujar  Seno Aji.

Ditambahkan, pelaksanaan GTRA di Kaltim tahun 2025 diarahkan pada sinkronisasi dan penataan HPL Transmigrasi, agar data tanah menjadi satu kesatuan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan, khususnya dalam memastikan ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyelesaian sengketa agraria yang masih ada di masyarakat,” tandasnya.

Plt Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr. Ir Embun  Sari   mengatakan, Rakor awal  GTRA  Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dengan tema sinkronisasi data HPL  transmigrasi sebagai kesatuan data di Provinsi Kalimantan Timur.

“Tema ini menjadi pengingat bahwa program ini bukan sekedar target angka, tetapi bagian dari misi besar bangsa mengurangi ketimpangan, menjaga lingkungan mempercayakan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan pangan,” tandasnya.

Reforma Agraria, kata Embun Sari menjadi salah satu program strategi nasional yang sangat penting dalam mendukung aspek Asta Cita   kedua yang memfokus pada swasembada  pengembangan pangan serta Asta Cita ke enam yang menekankan pembangunan desa dari  bawah, pemerataan ekonomi dan pemberantasan pemberantasan kemiskinan.

Kepala Kantor  Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kaltim Deni Ahmad Hidayat antara lain mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim telah  memberikan dukungan bagi Reforma Agraria yaitu dengan pembentukan Tim GTRA yang ditetapkan  dengan surat keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.1/K.219/2025  tanggal 2 Juni 2025.

“Tim GTRA Provinsi Kaltim diketuai oleh Gubernur dengan Ketua pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah  BPN,” kata Deni Ahmad Hidayat. (mar)