Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah tahun 2025 akan difokuskan pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kecamatan hingga desa dan RT.

Menurutnya, meskipun nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar semula diproyeksikan sebesar Rp7,5 triliun, angka tersebut belum final. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat melalui mekanisme transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), dipastikan mengalami pemangkasan. Dari total Rp5 triliun DBH, hanya sekitar 20-25 persen yang dapat ditransfer ke daerah.

“Dengan kondisi itu, kita yakin APBD kita akan turun. Tapi ini tetap menjadi acuan dalam pembahasan. Pemerintah Kabupaten sudah menyampaikan ke DPRD, dan kita sepakati angka Rp7,5 triliun itu, meski nantinya tetap bisa dilakukan perbaikan dan penyesuaian,” jelas Ahmad Yani, Kamis (4/9/2025).

Ia menekankan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat tujuan utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Karena itu, DPRD bersama Pemkab Kukar berkomitmen agar tidak ada kecamatan yang tertinggal dalam hal infrastruktur.

“Infrastruktur menjadi fokus utama. Baik jalan, fasilitas desa hingga kebutuhan RT, semuanya harus mendapat perhatian. Prinsipnya tidak boleh ada kecamatan yang dianakemaskan sementara lainnya ditinggalkan,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menambahkan, efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan pemerataan tersebut bisa terwujud. Menurutnya, berapapun besaran anggaran yang tersedia harus tetap disyukuri.

“Kalau sedikit ya dibagi sedikit, kalau banyak ya dibagi banyak. Yang penting asasnya adil dan merata,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, DPRD Kukar juga menyoroti sektor kesehatan, pendidikan, serta upaya pengentasan kemiskinan sebagai agenda penting yang harus dijalankan Pemkab Kukar.

“Kesehatan dan pendidikan itu sudah pasti. Tapi yang paling ditekankan adalah infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Itu yang menjadi tugas besar pemerintah daerah,” pungkas Ahmad Yani.(adv)